PPK Kota Binjai Dilantik, Wali Kota Binjai Minta Bersikap Jujur dan Adil

Binjai, Sumatera Utara - Sedikitnya 25 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di 5 Kecamatan di Kota Binjai resmi dilantik oleh Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Efendi dan dihadiri langsung Wali Kota Binjai Amir Hamzah, di Aula Punokawan, Kota Binjai, Rabu (04/12/22).

Disahkannya 25 orang anggota PPK setelah dilakukan pengambilan sumpah dan pembacaan fakta integritas oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Zulfan Effendi.

Setelah melantik, Ketua KPU Kota Binjai Zulfan Effendi dalam sambutannya, berpesan kepada anggota PPK yang dilantik untuk bekerja sesuai tupoksi dan solid bersama tim di kecamatan.

"Anggota yang dilantik saya percaya sudah berkompeten. Jangan memandang siapa yang paling senior di dalam tim. Setiap keputusan harus diambil dengan regulasi, tidak untuk kepentingan sendiri," ujarnya, seraya Zulfan menambahkan, agar anggota PPK yang dilantik untuk mementingkan adab.

Sementara itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan 25 orang yang dilantik ini adalah orang-orang yang terbaik di kecamatan yang terpilih sebagai PPK.

"Saya ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu yang terpilih sebagai PPK di Kota Binjai. Selamat menjalankan tugas sebagai panitia pemilihan kecamatan. Bersikap dengan jujur dan adil," ucap Amir.

Baca Juga

Sidak RS Gegara Antrean Pasien Mengular, Wali Kota Brasil Malah Pergoki Dua Dokter Bermesraan

Lanjutnya, Amir berharap, anggota PPK untuk bersikap jujur dan istiqomah yang memiliki komitmen serta anggota PPK menjaga stamina dan kesehatan dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024.

Senada dengan Wali Kota Binjai, PLH Ketua KPU Sumut Syafrial Syah, melihat pendaftar anggota PPK di Kota Binjai antusiasnya sangat tinggi. Maka dari itu, anggota PPK di Kota Binjai diharapkan untuk menjaga integritas.

"Pasti banyak godaan-godaan yang datang dari perserta maupun pihak manapun. Jagalah integritas kita sebagai anggota PPK, bersikap jujur dan berperilaku adil," pintanya.

Sambung Syafrial, anggota PPK untuk memastikan regulasi terkait undang-undang dan hukum dipahami sebaik - baiknya dan memastikan proses hak pilih berjalan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.(THT/LNO)