Koalisi LSM Batam Desak KPK Ungkap Uang Rakyat DJPL di Bintan

"Sehingga menjadi pertanyaan besar hilangnya DJPL pascatambang yang disetor di BPR Bintan yang hampir setiap akhir tahun kasnya kosong," ungkapnya. 

Lebih jauh, Cak Ta'in mengatakan bahwa Bupati Bintan saat ini, Roby Kurniawan, yang adalah anak kandung Gubernur Kepri Ansar Ahmad tiba-tiba membuat program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan bantuan dari KLH dan menggunakan APBD. 

Hal ini, menurutnya, tentu memperkuat dugaan adanya korupsi terhadap DJPL pascatambang mengingat dana itu tidak ada kejelasan penggunaan dan posisinya. 

"Bahwa kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan bekas tambang seharusnya ada ditangan pengusaha tambang, kalau pemerintah yang melakukan harusnya menggunakan DJPL yang sudah disetor bukan menggunakan APBD atau bantuan pihak lain," ucapnya. 

Karena itu, pihaknya meminta agar KPK segera melakukan penyelidikan mendalam dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga terlibat tentang DJPL pasca tambang tersebut.

"Atas dasar temuan dan kajian bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan DJPL pascatambang di Bintan itu sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan secara lebih mendalam dengan memeriksa terlapor Ansar Ahmad dan semua pihak yang terlibat dan mengetahui tentang seluk-beluk dana DJPL pascatambang tersebut," jelasnya. 

"Tidak perlu ada alasan bagi KPK untuk tidak memproses kasus DJPL pascatambang di Bintan itu secepatnya, kecuali ada hal-hal besar yang sedang ditangani KPK," tegas Cak Ta'in. 

Sementara itu, Syahrial Lubis dalam orasinya mengatakan bahwa masalah tambang di Kabupaten Bintan ini harus dibongkar secara tuntas karena dampak buruk yang ditimbulkan sangatlah besar. 

"Mafia tambang yang selama ini digembar- gemborkan banyak pihak ini adalah salah satunya dan perlu dibongkar secara tuntas. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas tambang itu sangat luar biasa, tidak dilakukan reklamasi dan rehabilitasi sehingga tidak bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, berkebun, atau budidaya perikanan," tegasnya. (mhs/aag)