PSHK FH UII Sebut Putusan MK Lebih Kental Aspek Politis Dibanding Yuridis

Pemohon menggunakan “pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (elected official).

Sedangkan, amar putusannya justru jauh menjadi “ … atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

"Dengan begitu, putusan tersebut telah menyebabkan MK “terjerembab” pada posisi positif legislator yang dominan dan rentan akan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan kehakiman," bebernya.

Terhadap beberapa catatan di atas, PSHK FH UII merekomendasikan penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif semestinya tetap tunduk pada konstitusi dan tidak menjadikan hukum sebagai alat untuk memuluskan atau menguntungkan segelintir orang.

"Hakim Konstitusi seyogyanya menjunjung tinggi nilai-nilai kenegarawanan dengan memperlihatkan sikap yang teguh dan konsisten terhadap penyelenggaraan negara yang konstitusional melalui putusan-putusan yang dibangun atas pertimbangan matang, holistik, objektif, berbobot, logis, dan berkeadilan," urainya.

PSHK FH UIK juga mengajak akademisi dan masyarakat sipil untuk tetap memberikan pengawalan dan counter public untuk menciptakan kewarasan dan kejernihan dalam berpikir. Serta agar penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan hukum dan keadilan. (Apo/Dan)

Baca Juga

Partai Gelora Dorong Parliamentary Threshold 0 Persen dan Penyederhanaan Administrasi Pemilu 2029