Jelang Debat Terakhir Pilpres, Hal Ini yang Diharapkan Pekerja Sosial Indonesia dari Capres-Cawapres

Yogyakarta, tvOnenews.com - Komitmen para Capres dan Cawapres terkait masalah kesejahteraan sosial dalam debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024) dinantikan oleh para pekerja sosial di seluruh Indonesia.

Debat Pilpres putaran terakhir ini akan mengangkat topik seperti kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketanagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi. 

Debat Pilpres sesi terakhir yang menghadirkan 12 panelis ini akan digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) dan ditayangkan live di tvOne dengan moderator debat presenter tvOne Dwi Anggia dan Andromeda Mercury. 

Terkait tema debat yang juga membahas masalah kesejahteraan sosial, organisasi pekerja sosial IPSPI atau Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia merilis sejumlah catatan yang diharapkan jadi komitmen para Capres dan Cawapres nanti.

“Publik patut menyimak debat kelima nanti dan memperhatikan tiga batu tungku kesejahteraan sosial, yaitu Fokus, Locus, dan Onus Kesejahteraan Sosial” kata Ketua Umum IPSPI Puji Pujiono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/2/2024).

Pujiono menjelaskan, fokus masalah kesejahteraan sosial yang harus diperhatikan para Capres ada pada tiga aspek, yaitu jaminan sosial, bantuan sosial, dan perawatan sosial.

Baca Juga

Zulhas Tak Akan Maju Capres 2029, PAN: Selalu Dukung Prabowo

"Jaminan sosial (social security) bagi semua warga masyarakat sesuai kerentanan yang menyasar dukungan terhadap mayoritas warga yang mampu membayar iuran asuransi dan terintegrasi dalam asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan" jelas Pujiono

"Kemudian program pelindungan dan inklusi yang menyasar kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, kelompok lanjut usia dan anak-anak, dan intervensi sektoral dengan kelompok rentan seperti disabilitas, lanjut usia, komunitas adat terasing," lanjutnya.

Menyambung pernyataan Pujiono, ketua IPSPI Papua, Aisyah menambahkan, para pemenang pemilu 2024 harus mampu meyakinkan birokrasi untuk merubah kebijakan-kebijakan, prosedur, dan tatacara keadministrasian yang sudah lama mapan. 

Selain itu Undang-Undang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) tingkat desa dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat di tingkat desa.

Hal ini menurut Aisyah dilakukan untuk memberdayakan masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengakses berbagai layanan kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya.