Dua Hari Lagi Digusur, Warga Bong Suwung Yogyakarta Berjibaku Bongkar Bangunan Tanpa Alat Berat

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pembongkaran bangunan Bong Suwung di Jlagran, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta masih berlanjut.

PT KAI memberikan kompensasi waktu untuk sterilisasi kawasan tersebut hingga 2 Oktober mendatang. Itu artinya, tersisa dua hari lagi bagi mereka untuk mengosongkan bangunan yang ditempatinya sehari-hari.

Pantauan tvOnenews.com di lokasi hari ini, sudah banyak bangunan semi permanen yang dibongkar mandiri oleh warga baik di lajur kanan maupun kiri rel menuju Stasiun Tugu Yogyakarta.

Pembongkaran tersebut dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat berat. Warga hanya mengevakuasi barang-barangnya yang masih layak untuk dipakai. Sementara yang tak layak pakai, ditinggalkan begitu saja di kawasan tersebut. 

"Hingga hari ini, untuk pembongkaran bangunan sudah 75 persen. Sebagian warga yang mungkin barangnya masih bisa dipakai terus dilepas dan dibawa. Sekiranya, barang yang tidak bisa dipakai ditinggal," kata Jati Nugroho, Ketua Paguyuban Warga Bong Suwung ditemui di lokasi, Senin (30/9/2024).

"Kalau yang bongkar PT KAI dikhawatirkan (barang) rusak semua. Nantinya, pas hari H pengosongan bangunan yang kurang bersih itu bagian dari PT KAI yang membersihkan," sambungnya.

Baca Juga

Ari Moya Jadi Pelatih Timnas Padel Indonesia

Sebagaimana diketahui, total ada 77 Kartu Keluarga (KK) yang menghuni kawasan Bong Suwung dengan rata-rata 3-4 orang setiap KK-nya. Mereka dulunya berasal dari berbagai wilayah, bukan hanya warga DIY saja. 

Kemudian dengan adanya penggusuran ini, kata Jati, terpaksanya ada sebagian warga Bong Suwung yang memilih pulang ke kampung halamannya. 

"Ada yang pulang ke kampung asalnya baik DIY maupun luar wilayah seperti Solo, Magelang dan beberapa daerah lainnya," ucapnya.

Kendati demikian, Jati menyebut, ada lebih dari 20 KK yang sampai saat ini belum mendapatkan hunian sementara pasca penggusuran.

"Yang belum punya tempat (hunian) saya rasa masih banyak. Ada 20 KK lebih yang belum punya tempat tinggal," ungkap Jati.

Terkait persoalan tersebut, pihaknya mengaku sudah menyampaikan kepada pemangku kepentingan setempat terkait langkah tindak lanjut ke depannya.

"Ketika kita ketemu dengan dewan kota maupun provinsi kemarin, ada bagian yang harus memikirkan seperti yang ber KTP Kota Yogya menjadi tanggung jawab dari Pemkot dan Dinsos setempat," ucapnya.