Soal Rencana Pengosongan Rumah Warga di Kawasan Stasiun Lempuyangan, Ini Respon Gubernur DIY

Yogyakarta, tvOnenews.com - Rencana pengosongan rumah warga di Jalan Lempuyangan tepatnya di RT 2 RW 1 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta masih menjadi sengketa antara warga setempat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta.

Terkait persoalan tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya buka suara.

Raja Keraton Yogyakarta menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan tersebut dengan dialog. Sehingga, ada peluang kemungkinan untuk mempertemukan kedua belah pihak.

Akan tetapi, undangan mengenai pertemuan tersebut akan ia serahkan kepada GKR Mangkubumi selaku Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta.

"Ya akan saya dengar dulu dari kedua belah pihak. Yang ngundang biar lewat Mangkubumi, itu wewenangnya dia kok," kata Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (10/4/2025).

Menurut Sultan, perkara ini harus diselesaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Baca Juga

Tak Hanya Menjadi Transportasi Menuju Bandara, Layanan Kereta Api Bandara YIA Berbasis PSO Permudah Mobilitas Masyarakat Wates

"Ya coba nanti kita selesaikan. Bagaimanapun harus selesai itu, kalau itu ada masalah," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta mengeklaim lahan di kawasan RW 1 merupakan tanah Kasultan Yogyakarta, bukan tanah aset PT KAI.

Apalagi, warga juga mengantongi surat keterangan tanah (SKT) yang menerangkan warga secara sah menguasai atau menempati tanah tersebut. Sehingga, warga bersikukuh tetap ingin tinggal disana.

"Karena masing-masing warga sudah punya SKT. Betul itu bukan sertifikat, tapi dari SKT itu nantinya naik ke serat kekancingan. Harapan warga, masing-masing warga bisa mendapatkan kekancingan dari Kasultanan," tutur Anton Handriutomo, Ketua RW 01 Kelurahan Bausasran saat dihubungi hari ini.

Anton juga menilai, penataan kawasan Stasiun Lempuyangan nantinya akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya disana.

Seperti diketahui, ada 14 rumah yang akan digusur imbas penataan proyek ini. Rumah-rumah tersebut berada tepat di depan Stasiun Lempuyangan dengan luasan sekitar 10.200 meter persegi.

Kemudian dari 14 rumah tersebut, kurang lebih ada 50-an KK yang terdampak. Selain itu, juga ada ratusan pelaku usaha yang mencari nafkah di trotoar jalan tersebut. Mereka membuka usaha mulai dari tukang parkir, rental sepeda motor dan pedagang kuliner hingga oleh-oleh.

Sedangkan, dari sisi PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengeklaim telah diberikan kepercayaan dan izin penggunaan sekaligus pengelolaan di kawasan tersebut.

"Kawasan Stasiun Lempuyangan merupakan Sultan Ground, namun KAI Daop 6 Yogyakarta telah diberikan kepercayaan dan izin penggunaan serta pengelolaannya. KAI Daop 6 Yogyakarta juga sudah memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)," tegas Feni Novida Saragih, Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta dalam keterangan tertulisnya.

Adapun, kepemilikan SKT seperti yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan aset tanah dan bangunan.

KAI Daop 6 Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi dan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Juga terbuka untuk berkomunikasi lebih lanjut untuk kelancaran rencana penataan yang ditujukan demi kepentingan keselamatan, keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api. (scp/buz)