Pakar Bencana UGM Dwikorita Karnawati Sebut Multi-Bencana di Sumatra Perlu Mekanisme Penanganan Khusus

Dwikorita menjelaskan bahwa rangkaian banjir bandang, longsor, dan kerusakan infrastruktur di tiga provinsi menimbulkan dampak multidimensi yang tidak dapat ditangani dengan mekanisme penanggulangan bencana reguler.

Sistem yang disusun sejak tahun 2007 itu belum dirancang untuk menghadapi multi-bencana yang lahir dari kompleksitas perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang kini jauh lebih serius.

Ia menilai situasi ini membutuhkan sistem penanganan bencana yang lebih kuat, terutama dalam pencegahan dan mitigasi jangka panjang, agar prinsip Build Back Better dapat benar-benar diwujudkan dalam pemulihan wilayah terdampak.

“Bencana kali ini merupakan multi-bencana dengan penyebab dan dampak yang saling memperkuat,” ujar Dwikorita.

Karena itu, menurutnya, pemulihan memerlukan mekanisme khusus yang bekerja cepat, taktis, dan masif, terpisah dari pola rutin, agar penanganan darurat tidak menambah korban. Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat.

Dwikorita mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki model efektif melalui BRR NAD–Nias pascatsunami 2004, yang secara khusus dibentuk untuk mempercepat rekonstruksi karena bekerja dengan mandat dan kewenangan terintegrasi.

Baca Juga

1,56 Juta Penumpang Tercatat Menggunakan Kereta Api Bandara YIA selama Januari hingga Juli 2026

“Dengan skala kerusakan sebesar ini, mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai. Kita memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat,” jelasnya.

Ia merekomendasikan pemerintah segera menyusun kajian komprehensif bersama kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Kajian ini harus memasukkan faktor perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan proyeksi bahaya hidrometeorologi, sehingga kebutuhan rekonstruksi dan rehanilitasi dapat dirumuskan secara tepat dan holistik.

“Pemulihan harus disiapkan untuk menghadapi kejadian ekstrem yang berpotensi berulang,” tegas Dwikorita.

Ia menutup dengan menekankan bahwa pembentukan lembaga (Badan) khusus bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis agar negara hadir sepenuhnya dalam membangun kembali Sumut, Sumbar, dan Aceh di tengah perubahan iklim yang semakin meningkatkan risiko bencana. (buz)