Tanggapi Isu Perubahan Iklim, Pusral UGM Deklarasikan Kawasan Rendah Emisi Jeron Beteng

Yogyakarta, tvOnenews.com – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pusral) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendeklarasikan Kawasan Rendah Emisi (KRE) Jeron Beteng. Di tengah guyuran hujan deras, deklarasi dilaksanakan di Plaza Pasar Ngasem pada Minggu (1/2) siang.

Ketua Pusral UGM, Ir. Ikaputra, Ph.D. menyampaikan bahwa isu perubahan iklim yang mengakibatkan bencana bukan lagi sekadar omongan peneliti maupun pejabat, namun sudah menjadi permasalahan masyarakat.

“Kita punya (mengalami) badai, topan di Jogja dan walaupun datanya itu 58 pohon tumbang, tetap ada korban jiwa dan kebetulan itu di UGM. Saya pikir isu perubahan iklim yang menghasilkan bencana itu bukan lagi omongan peneliti, pejabat. Mau ngomong apa pun, itu tetap akan terjadi perubahan iklim,” ungkapnya.

Ikaputra melanjutkan, kita seharusnya mulai memikirkan penyebab perubahan iklim, yaitu emisi karbon yang di antaranya dihasilkan oleh knalpot kendaraan. Oleh karena itu, mengurangi emisi menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya bencana akibat perubahan iklim. Langkah itu pun dapat dimulai dari hal kecil yang dilakukan secara konkret, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

Setelah sebelumnya kawasan Malioboro, kali ini, Jeron Beteng ditetapkan sebagai KRE karena kebiasaan yang sudah terbentuk di wilayah tersebut sejak zaman dahulu. Ketika orang masuk ke kawasan Jeron Beteng, mereka berjalan kaki sehingga tidak ada polusi udara maupun polusi suara dari kendaraan.

“Jeron Beteng khususnya Keraton (Yogyakarta) ternyata sudah mempraktikkan kawasan yang rendah emisi. Kalau kita masuk kompleks Keraton, Cepuri, nggak ada yang bawa motor. Semua jalan kaki. Masuk sana, nggak ada suara-suara bising. Semuanya bisa mendengarkan kicauan burung. Oleh karena itu, filosofi ‘Hamemayu Hayuning Bawana’ sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu,” paparnya.

Baca Juga

Perpres Ojol Fokus Roda Dua untuk Angkut Penumpang, Wamenkomdigi: Pengantaran Makanan dan Barang Beda Bisnis

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti menyatakan bahwa Gerakan KRE di Jeron Beteng dilaksanakan secara bertahap serta akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak, terutama Keraton Yogyakarta sebagai pemilik wilayah.  

"Ini akan diawali dari pengurangan emisi karbon, seperti yang sudah dilakukan di Malioboro. Kita lihat sendiri, kemacetan di Jeron Beteng terjadi karena banyak kendaraan pribadi yang masuk," tuturnya.

Erni menegaskan bahwa pembatasan yang dilakukan bukan berarti melarang warga menggunakan kendaraan bermotor, melainkan mengatur dan membatasi akses kendaraan pribadi di dalam kawasan. Karena itu, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan dari KRE dapat dipahami bersama.

“Semua ini butuh sinergi. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga Keraton, kepolisian, dan masyarakat. Tanpa dukungan bersama, kebijakan ini tidak akan berjalan,” tandasnya.

Kegiatan deklarasi diawali dengan walking tour menggunakan alat transportasi ramah lingkungan, seperti becak listrik dan angkutan umum Sitole serta berjalan kaki dari Titik Nol Kilometer menuju Pasar Ngasem Yogyakarta. Walaupun diguyur hujan deras, para peserta tetap tampak bersemangat mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. (Scp/Ard)