Operasional Tersendat, 97 Dapur SPPG di DIY Tutup Imbas Dana Belum Cair Hingga Proses Penyelesaian SLHS

Yogyakarta, tvOnenews.com - Operasional puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersendat. 

Sebanyak 97 unit dapur yang dipersiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpaksa tutup karena terkendala pencairan dana operasional hingga proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG DIY, Ni Made Dwipanti menyebutkan, setidaknya ada hampir 400 dapur SPPG yang berdiri di 5 kabupaten/kota se-DIY. Sekarang ini, total ada 97 unit dapur yang ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. 

"(Terkait penutupan dapur SPPG) total ada 97 SPPG yang tutup se-DIY. Itu (tutup) per awal Juni ini," kata dia saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (11/6/2026). 

Dari jumlah tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY menuturkan bahwa sebanyak 42 SPPG terhenti akibat dana virtual account (VA) belum cair. Serta, 55 SPPG akibat permasalahan lain, termasuk suspend dan kendala administratif atau operasional lainnya. 

Lebih lanjut, Kabupaten Sleman disebut-sebut menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terhenti paling tinggi, yakni 36 SPPG atau sekitar 37,1 persen dari total se-DIY. Disusul Kabupaten Gunungkidul yang menempati urutan kedua dengan jumlah 28 SPPG. 

Baca Juga

Himpitan Utang, Residivis Pengangguran Nekat Gasak Tas Senilai Rp4,8 Juta Milik Pengunjung Minimarket di Jalan Parangtritis

Penutupan dapur penyedia MBG imbas permasalahan dana VA belum cair terkonsentrasi di Gunungkidul sebanyak 22 unit, Bantul 10 unit dan Sleman. 

"Untuk sisa angka dari total sebaran SPPG masih operasional dan menunggu info pencairan hari ini," ucap Ni Made. 

Sekarang ini, pemerintah daerah setempat terus mengevaluasi dapur SPPG yang sudah ada, seperti dari segi kemampuan dalam penyediaan jumlah porsi hingga kendala lainnya. 

"Kemarin kita juga target untuk pemenuhan SLHS karena itu penting. Jadi, SLHS itu di dalamnya termasuk pengolahan limbah yang memicu misalnya keracunan dan lain-lain," ucap Ni Made. 

Mantan Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo tersebut membeberkan penghentian dapur SPPG yang dinilai secara sepihak ini menimbulkan masalah baru bagi sekolah yang mendistribusikan kepada siswanya sebagai sasaran penerima program strategis Presiden RI ini. 

"Mereka (sekolah) tidak dikasih tahu, sehingga kemudian ada siswa mungkin sudah tidak sarapan kemudian masuk ke sekolah ternyata SPPG-nya tidak melayani.