Dianggap sebagai Penyebab Hilangnya Jutaan Suara Rakyat dalam Pemilu, Parliamentary Threshold 4 Persen Jadi Topik Diskusi Pemuda

Sleman, tvOnenews.com – Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen masih menjadi perdebatan sejumlah pihak. Mereka yang kontra menganggap aturan ini menyebabkan representasi jutaan suara rakyat hilang begitu saja.

Menyoroti hal itu, sebuah diskusi bertajuk “Parliamentary Threshold 4 Persen: Instrumen untuk Menjaga Demokrasi atau Penghalang Suara Anak Muda?” digelar di sebuah rumah makan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (23/8).

Menghadirkan dua orang pembicara, yakni Muhammad Aulia Rahman, Koordinator PPP Muda Nasional dan Kinnas Putra Ariska, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), diskusi ini diikuti oleh puluhan muda-mudi.

“Kami anak muda sedang mengkaji ulang peraturan ini karena pada Pemilihan Umum 2029 nanti, pemilihnya dari generasi kami, hampir 50 persen anak-anak muda,” ucap Aulia sebelum acara dimulai, Minggu (23/8) pagi.

Melalui diskusi ini, Aulia ingin memastikan kembali seberapa darurat isu ini di mata para pemuda. Dirinya pun tidak menutup kemungkinan untuk membahas isu ini ke tingkat nasional dengan harapan parliamentary threshold tidak menjadi hambatan bagi anak muda menempatkan representatif pilihan mereka di parlemen.

“Nantinya, kami akan bawa isu ini ke tingkat nasional. Jangan sampai parliamentary threshold ini membatasi suara-suara rakyat, khususnya anak muda,” tegasnya.

Baca Juga

Big Bad Wolf Books 2026 Kembali Digelar di Yogyakarta, Jutaan Buku Diburu untuk Nyalakan Lagi Gairah Membaca di Era Digital

Senada, mewakili HMI-MPO, Kinnas menyampaikan perhatiannya terhadap aturan ini. Menurutnya, parliamentary threshold justru dapat membuat suara mayoritas tidak terakomodasi.

“Kalau melihat data, pada Pemilu 2024 kemarin, sekitar 20 juta lebih suara terbuang. Kami tidak mau sebetulnya ada wasted vote. Semua suara wajib diperhitungkan. Prinsip ‘one man, one vote’ itu kan sejatinya mempertimbangkan semua pilihan yang ada di masyarakat,” papar Kinnas.

Diskusi ini bertujuan mencari solusi yang bisa ditawarkan oleh kaum muda terhadap permasalahan ini. Para peserta bersama pembicara mengkaji sisi positif dan negatif dari aturan ambang batas parlemen yang selama ini telah diterapkan.

Disampaikan oleh Ketua SAPMA Pemuda Pancasila DIY, Yonatan Agung Doxa Pratama, diskusi ini merupakan wadah bagi anak muda untuk menyampaikan pendapat mereka tentang demokrasi.