Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sinkronkan Data untuk Perkuat Mitigasi Banjir di Kawasan Perkotaan 

Selain pembenahan WPG, Pemkot Banjarmasin juga melakukan pengerukan di sejumlah kawasan yang selama sekitar 20 tahun tidak tersentuh. Salah satunya berada di kawasan Pulau Bromo yang rencananya akan dikembangkan menjadi kolam retensi.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan embung seluas 33 hektare. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan air baku dengan nilai pembangunan mencapai Rp87 miliar.

Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjanjikan dukungan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar, sementara kebutuhan anggaran yang masih belum terpenuhi akan diupayakan melalui intervensi bantuan dari kementerian terkait.

Diskusi yang diinisiasi oleh Kemendagri ini juga membahas pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara mandiri untuk menjaga keamanan data dan membantu pengumpulan data terkait bencana banjir.

Dalam merespons rencana pengumpulan serta pengelolaan data kebencanaan berbasis kecerdasan buatan, Pemerintah Kota Banjarmasin memilih untuk mengembangkan AI secara mandiri. Kebijakan tersebut diambil agar pengelolaan data daerah tidak sepenuhnya bergantung pada platform AI yang telah tersedia secara terbuka.

"Terkait rencana satu data, kami akan membuat AI sendiri, tidak menggunakan AI yang sudah ada. Ini diambil kebijakannya karena kami ingin data-data kami tidak terekspos secara liar di luar. Hal ini semata-mata untuk menjaga kerahasiaan data karena tidak semua data bisa diekspos ke publik. Harus ada pengamanan-pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," tegas Ichrom.

Baca Juga

Penerapan AI Mulai Masuk Industri Keuangan, Ini Tantangan Terbesarnya

Sementara itu, di Kota Yogyakarta, potensi terjadinya banjir tidak pernah luput dari perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan oleh lokasi kawasan perkotaan padat penduduk yang dilalui tiga sungai utama, yakni Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong. Selain ancaman banjir, wilayah tersebut juga berpotensi terdampak aliran lahar dingin Gunung Merapi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki keterkaitan dengan aliran sungai. Dari 14 kecamatan yang berada di wilayah seluas 32 kilometer persegi tersebut, hanya Kecamatan Kraton yang tidak dilewati sungai.