Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sinkronkan Data untuk Perkuat Mitigasi Banjir di Kawasan Perkotaan 

Sleman, tvOnenews.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia memperkuat sinergi dalam rangka menyatukan data serta strategi mitigasi bencana, khususnya untuk menghadapi risiko banjir di kawasan perkotaan. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam "Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Daerah" yang berlangsung di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 29 September hingga 1 Oktober 2026.

Upaya tersebut dilakukan seiring pengembangan Knowledge Management Platform (KMP) yang diinisiasi Kemendagri. Pengembangan ini merupakan bagian dari kerangka National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Pada tahap awal, platform tersebut menyasar enam kota, yakni Medan, Banjarmasin, Bima, Semarang, Manado, dan Gorontalo.

Tahap awal pengembangan KMP diarahkan untuk memetakan ketersediaan dan kualitas data banjir sekaligus mengidentifikasi kesenjangan data di masing-masing daerah. Data tersebut nantinya diharapkan dapat terintegrasi dengan InaRISK, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memanfaatkan data meteorologi secara realtime untuk mendukung sistem peringatan dini.

Ketersediaan data yang lengkap dinilai penting bagi pemerintah daerah karena karakter ancaman bencana pada setiap wilayah memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya Kota Banjarmasin, Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi karakter ancaman banjir yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia karena berada sekitar 16 sentimeter di bawah permukaan air laut yang membuatnya rentan terhadap genangan akibat rob.

Menurut catatan, Banjarmasin pernah mengalami banjir besar selama berhari-hari pada 2021 yang dipicu luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan Martapura. Kondisi tersebut membuat penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mengatakan bahwa pemerintah kota saat ini berupaya melakukan pembenahan terhadap 10 Wilayah Pengendali Banjir (WPG). Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan berupa potensi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Baca Juga

Penerapan AI Mulai Masuk Industri Keuangan, Ini Tantangan Terbesarnya

"Dari 10 WPG yang ada di Kota Banjarmasin, empat di antaranya sudah ditangani oleh BWS (Balai Wilayah Sungai) dengan menggunakan anggaran dari BWS. Untuk salah satu WPG, yakni Sungai Veteran, itu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap satu sudah selesai, tahap dua sedang berjalan, namun tahap tiga ada kemungkinan dibatalkan. Jadi kami berharap kawan-kawan dari Kementerian PUPR, khususnya BWS bisa mengevaluasi kembali terkait rencana pembatalan untuk anggaran tahap tiga tersebut," papar Ichrom.

Selain pembenahan WPG, Pemkot Banjarmasin juga melakukan pengerukan di sejumlah kawasan yang selama sekitar 20 tahun tidak tersentuh. Salah satunya berada di kawasan Pulau Bromo yang rencananya akan dikembangkan menjadi kolam retensi.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan embung seluas 33 hektare. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan air baku dengan nilai pembangunan mencapai Rp87 miliar.

Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjanjikan dukungan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar, sementara kebutuhan anggaran yang masih belum terpenuhi akan diupayakan melalui intervensi bantuan dari kementerian terkait.

Diskusi yang diinisiasi oleh Kemendagri ini juga membahas pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara mandiri untuk menjaga keamanan data dan membantu pengumpulan data terkait bencana banjir.

Dalam merespons rencana pengumpulan serta pengelolaan data kebencanaan berbasis kecerdasan buatan, Pemerintah Kota Banjarmasin memilih untuk mengembangkan AI secara mandiri. Kebijakan tersebut diambil agar pengelolaan data daerah tidak sepenuhnya bergantung pada platform AI yang telah tersedia secara terbuka.

"Terkait rencana satu data, kami akan membuat AI sendiri, tidak menggunakan AI yang sudah ada. Ini diambil kebijakannya karena kami ingin data-data kami tidak terekspos secara liar di luar. Hal ini semata-mata untuk menjaga kerahasiaan data karena tidak semua data bisa diekspos ke publik. Harus ada pengamanan-pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," tegas Ichrom.

Sementara itu, di Kota Yogyakarta, potensi terjadinya banjir tidak pernah luput dari perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan oleh lokasi kawasan perkotaan padat penduduk yang dilalui tiga sungai utama, yakni Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong. Selain ancaman banjir, wilayah tersebut juga berpotensi terdampak aliran lahar dingin Gunung Merapi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki keterkaitan dengan aliran sungai. Dari 14 kecamatan yang berada di wilayah seluas 32 kilometer persegi tersebut, hanya Kecamatan Kraton yang tidak dilewati sungai.

Menurutnya, perubahan pola cuaca dan semakin sulitnya memprediksi siklus musim membuat sistem peringatan dini menjadi salah satu aspek utama dalam mitigasi bencana.

"Di tiga sungai tersebut sudah ditempatkan early warning system (EWS) atau peringatan dini. Penanganan bencana harus dimulai utamanya dari peringatan dini. Ketika peringatan itu bisa diterima dengan baik dan mencakup seluruh warga masyarakat, insyaallah akan terbentuk kesiapsiagaan serta ketahanan masyarakat sehingga korban bisa diminimalisir," ujar Nur Hidayat.

Selain mengandalkan EWS, BPBD Kota Yogyakarta juga menyiapkan sistem digitalisasi dan mobilisasi informasi kebencanaan yang melibatkan masyarakat hingga tingkat akar rumput. Dua inisiatif yang disiapkan adalah Jogja Bencana Connecting (JONEC) dan Gerakan Edukasi Masyarakat Penanggulangan Tanggap Bencana (GEMPITA).

Nur Hidayat menjelaskan, saat ini, Kota Yogyakarta telah memiliki 36 EWS yang tersebar di sejumlah titik, termasuk salah satunya yang berada di titik puncak.

"Saat ini, terdapat 36 EWS dengan salah satunya berada di titik puncak. Ke depan, kami juga akan membangun JONEC, yaitu jaringan komunikasi untuk menyampaikan informasi peringatan dini maupun edukasi kebencanaan melalui berbagai sumber jaringan seperti radio HT. Pada tanggal 1 nanti, kami mencanangkan sistem informasi kebencanaan wilayah dengan menempatkan rig radio di 14 kecamatan untuk memobilisasi dan menyampaikan informasi kebencanaan," jelasnya.

Melalui JONEC, informasi mengenai peringatan dini dan edukasi kebencanaan nantinya diharapkan dapat disebarluaskan melalui berbagai jaringan komunikasi, termasuk radio HT. Sistem tersebut juga akan diperkuat dengan penempatan rig radio di 14 kecamatan. (Scp/Ard)