Kabar Aksi 10 November Mencuat, Haedar Nashir Ajak Instrospeksi Hari Pahlawan: Jangan Menghalalkan Segala Cara
- Tim tvOne - Sri Cahyani Putri
Yogyakarta, tvOnenews.com - Kabar rencana aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Pahlawan yang diperingati pada Selasa (10/11/2026) besok menjadi sorotan publik.
Di tengah mencuatnya wacana aksi tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri di rumah dengan melakukan instrospeksi dan kembali memahami makna perjuangan para pahlawan.
Meskipun, aksi penyampaian aspirasi menjadi bagian dari wujud demokrasi. Namun, demokrasi yang dianut Indonesia sejatinya adalah demokrasi yang mengandung hikmah pemusyawaratan, sehingga tidak semua hal bebas sebebas-bebasnya. Apalagi lewat lisan, tulisan maupun aksi yang dapat menimbulkan masalah baru dan kerusuhan.
"Maka, dengan penghargaan tinggi terhadap demokrasi, kami mengimbau sebaiknya saling menahan diri untuk tidak terlalu sering aksi. Lebih baik aksi bangun jembatan, aksi membangun masyarakat sampai ke pelosok, aksi untuk gerak bagaimana menghayati kepahlawanan," tutur Haedar kepada awak media di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, nilai-nilai kepahlawanan bukan hanya milik kaum elit tetapi juga untuk masyarakat yakni meletakkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi, golongan partai dan organisasi.
Kelihatannya rumusan ini mudah, tetapi praktiknya tidak mudah. Karena setiap orang, partai politik, organisasi dan kekuatan lain punya watak yang ingin memperjuangkan sesuatu secara berlebih.
Akhirnya, terjadi penghalalan segala cara yang dapat mengakibatkan runtuhnya hukum, politik, ekonomi sampai pada tatanan sosial bangsa Indonesia yang semestinya dibangun bersama.
Oleh sebab itu, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun kesadaran nurani dalam berpolitik maupun hal-hal yang menyangkut area publik agar beralih pada pengabdian.
"Siapapun saya ajak, yang sudah lebih dari cukup beraktivitas politik baik di pemerintahan maupun luar pemerintahan, kalau sudah cukup ya cukuplah. Kalau enggak, nanti kontroversi. Suka dan tidak suka ancaman itu muncul. Kalau kekeh, nanti akan ada lagi orang setipe itu jalan terus tabrakan terjadi tawuran politik dan sosial. Jika para elit bangsa bisa mengendalikan hasrat-hasrat berpolitik, sosial, ekonomi yang berlebih, berarti sudah berkontribusi untuk bangsa," kata Haedar.
Sedangkan, Haedar mengatakan apabila aksi unjuk rasa tetap dilakukan, maka peserta aksi diimbau supaya mengikuti aturan. Ia juga mengingatkan agar kegiatan penyampaian aspirasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang.
"Jangan sampai ada tunggang-menunggangi dan atau ditunggangi. Karena sekali aksi massa ditunggangi atau saling tunggang, biasanya susah untuk dicegah," imbaunya.
Ia menyampaikan, masyarakat perlu belajar dari aksi di tahun lalu. Aksi yang berujung pada kericuhan itu telah mengakibatkan 10 korban jiwa.
Menurut dia, masih ada agenda besar bangsa Indonesia yang perlu didukung dengan kesadaran kolektif.
"Apapun proses yang terjadi, tetapi itu bagian dari adanya aksi massa. Jadi mohon bahwa agenda kita untuk bangsa ini masih besar, masih banyak dan kesadaran kolektif kita diharapkan untuk saling membangun sesuatu yang konstruktif," ungkapnya.
Haedar menilai pencegahan dampak suatu peristiwa seperti demonstrasi harus dilakukan. Pasalnya, tindakan yang menimbulkan korban jiwa sangat bernilai mahal.
"Jadi dari sini, lebih baik mencegah dan menahan diri untuk tidak apa-apa. Kemudian dengan mudah kita terlibat di dalam kerusuhan, harganya terlalu mahal. Sementara, rakyat kita yang mayoritas memerlukan perbaikan ekonomi yang mikro kecil menengah itu," ucap dia.
Ia lantas menyebut masyarakat di tingkat bawah masih memerlukan banyak hal, seperti sekolah di tiap tahun ajaran baru Juni-Juli.
Masyarakat, lanjut Haedar, juga masih ada yang berhadapan dengan lintah darat seperti pinjaman online. Jadi hidup berkesinambungan itu penting bagi bangsa Indonesia. (scp/buz)
Load more