SKK Migas Tegaskan Pengeboran Masif Tetap Mengedepankan HSE

Setiap rig yang beroperasi akan ada ratusan tenaga kerja yang terlibat dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi SKK Migas dan KKKS karena sejak tahun 2016 hingga 2020 rata-rata jumlah pengeboran sumur pengembangan dikisaran 200 sumur. 

Dengan meningkatnya jumlah pengeboran sumur menjadi 991 di tahun 2023, tentu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dengan kompetensi dan pengalaman yang mencukupi.

“Tantangan kami untuk memastikan target pengeboran 2023 menjadi sangat kompleks karena membutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni, sedangkan selama beberapa tahun yang lalu tidak banyak orang yang bekerja di rig. SKK Migas dan KKKS sedang bekerja keras agar HSE bisa tetap diterapkan dengan maksimal agar pelaksanaan kegiatan pengeboran berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Wahju.

Masifnya pengeboran sumur pengembangan adalah sebagai konsekuensi dari upaya mencapai target 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD). 

Bahkan kedepannya pengeboran sumur pengembangan harus bisa mencapai diatas 1.000 sumur setiap tahunnya. 

Baca Juga

IAPMIGAS Luncurkan Policy Brief Roadmap, Ada 5 Isu Strategis untuk Percepat Pengembangan Gas Bumi Nasional

“Oleh karenanya, kita saat ini sedang melakukan akselerasi mendorong kemampuan industri penunjang industri hulu migas, termasuk SDMnya sehingga orkestrasi upaya mencapai target 2030 dapat dilaksanakan,” imbuh Wahju.

Investasi hulu migas tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan produksi migas nasional, tetapi juga multiplier effect yang dihasilkan sangat besar. 

Menurut Indonesia Petroleum Association (IPA) dampak berganda dari investasi hulu migas dapat mencapai 3 hingga 5 kali, sehingga dengan investasi US$ 15,5 miliar akan menggerakkan perekonomian US$ 46,5 miliar hingga US$ 77,5 miliar.

Tentunya, investasi yang masif akan meningkatkan frekuensi pekerjaan yang berpotensi meningkatkan resiko, tetapi SKK Migas telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan resiko sehingga potensi kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin. 

Terkait hal tersebut, Wahju menyampaikan bahwa tahun 2023 untuk pertama kalinya akan dilaksanakan kegiatan safety audit oleh pihak yang kredibel ke seluruh KKKS, harapannya safety yang sudah dilakukan oleh KKKS dapat ditingkatkan implementasinya.

“Tahun 2023 KKKS mengajukan biaya terkait safety yang meningkat dibandingkan tahun lalu, oleh karenanya SKK Migas akan mendorong agar biaya terkait safety, termasuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM dibidang safety benar-benar dilaksanakan oleh KKKS. Bahkan kami akan memberikan sanksi bagi KKKS yang tidak menyerap 100% budget terkait safety,” pungkas Wahju. (aag)