Menkeu Serukan Dorongan Realisasi Pendanaan Iklim Bagi Negara Berkembang dalam Pertemuan COP26 di Skotlandia

Jakarta  – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan jika prioritas utama pada pertemuan COP 26 adalah memastikan semua negara untuk berkomitmen mencapai emisi nol bersih (net zero emission / NZE) pada 2050, dengan pengurangan karbon yang lebih agresif dan cepat pada tahun 2030. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri rangkaian pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia pada 1-2 November 2021.

“Kita semua menyadari bahwa semua negara perlu meningkatkan upaya mereka untuk mencapai emisi nol bersih global pada tahun 2050. Banyak negara akan memiliki berbagai perspektif dalam 'target nol bersih' ini dan tidak semua negara memiliki titik awal yang sama. Oleh karena itu, kita harus adil dan setara dalam menerjemahkan tujuan global menjadi target nasional, ” ungkap Menteri Keuangan dalam Breakfast Meeting COP 26 Finance Day.

Sederhananya, lanjutnya, negara maju harus menentukan target yang lebih ambisius, jauh sebelum tahun 2050, sementara negara berkembang, melakukan upaya terbaik dalam mengurangi emisi mereka”,

Menteri Keuangan Indonesia yang merupakan Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim bersama dengan Ketua Koalisi, Menteri Keuangan Finlandia, memegang peranan penting dalam Pertemuan Koalisi COP 26 untuk memfasilitasi diskusi dan tukar gagasan terkait upaya terbaik untuk mendukung percepatan implementasi Perjanjian Paris melalui pemanfaatan kebijakan ekonomi dan keuangan.

Oleh karena itu, dukungan dari Menteri Keuangan dan peningkatan kapasitas di Kementerian Keuangan dalam mencapai tujuan iklim sangat penting untuk memastikan adanya pendanaan, investasi, dan mitigasi risiko pengelolaan keuangan dalam penanganan perubahan iklim.

Menkeu juga hadir dalam 4^th High-Level Ministerial Dialogue on Long Term Climate Finance dan meluncurkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) terkait mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM). Dalam dialog ini, Menkeu mendorong agar negara maju segera merealisasikan  dukungan bagi negara-negara berkembang dalam penanganan perubahan iklim.

Baca Juga

Data Coretax Diklaim Bocor, DJP Buka Suara dan Ungkap Kejanggalan

Sebagai negara berkembanangIndonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2021, berkomitmen untuk fokus pada target penurunan emisi 41% dengan bantuan internasional dalam penanganan iklim. Selain itu, Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pembiayaan yang lebih tinggi untuk mencapai target tersebut.