Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Negara G20 Bisa Tentukan Arah Pemulihan Global

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam organisasi Group of Twenty (G20) menyumbang 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia. Oleh karena itu, negara yang tergabung dalam G20 dapat berperan dalam arah pemulihan global.

"Kelompok negara ini (G20) yang (menyumbang) 80 persen dari PDB global ini dapat berdiskusi dan menyepakati arah pemulihan global," kata Sri Mulyani dalam G20 Seminar: Recover Together, Recover Stronger, yang dipantau dari laman youtube Kemenkeu, Kamis (9/12).

Diketahui, negara G20 terdiri dari; Amerika Serikat (AS), Australia, Argentina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Brasil, China.

Kemudian India, Italia, Indonesia, Inggris, Jerman, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki dan Uni Eropa.

Sri Mulyani mengatakan negara-negara yang tergabung dalam G20 sepakat untuk saling berdiskusi untuk bangkit bersama dari pandemi covid-19.

Ia mengerti bahwa situasi ekonomi di masing-masing negara G20 berbeda. Hal itu membuat kondisi tak sinkron satu sama lain.

Baca Juga

Menkeu Suahasil Beberkan Langkah Pengawasan Bea Cukai

"Sisi moneter juga menantang di beberapa bagian dunia, di mana pemulihan dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi. Kemudian menciptakan situasi yang tidak sinkron bagi kita semua," ucap Sri Mulyani.

Kompleksitas ini, kata Sri Mulyani, yang akan menjadi diskusi penting dalam presidensi G20. Ia berharap kebijakan yang diambil oleh negara G20 nantinya bisa memberikan dampak positif bagi satu sama lain.

"Makanya tema recovery together stronger menjadi sangat penting, kami ingin semua dapat berdiskusi secara lebih transparan, sehingga kebijakan exit strategy terbaik dapat dicapai," jelas Sri Mulyani.

Tantangan Ekonomi Global

Pada Kesempatan itu, Sri Mulyani menambahkan ada tiga tantangan ekonomi global yang akan dihadapi oleh seluruh negara. Pertama, dampak dari pandemi Covid-19.

Kedua, kebijakan makro di berbagai negara yang lebih kompleks. Ruang fiskal sudah sempit dan kebijakan moneter cukup menantang di beberapa negara.

Ketiga, inklusi keuangan. Hal ini berkaitan dengan ekonomi digital bagi pelaku usaha kecil.

Diketahui Indonesia memegang presidensi G20, sebuah forum kerja sama multilateral yang akan berlangsung pada 2022 mendatang. (ito)