Heboh Iuran Kepariwisataan di Tiket Pesawat, Anggota DPR Tegas Menolak Rencana Pemerintah Untuk Menarik Pungutan Tambahan

Jakarta, tvOnenews.com - Wanaca pemungutan iuran dana kepariwisataan dalam harga tiket pesawat terbang, terus memicu penolakan. Pungutan iuran ini dikhawatirkan akan menambah mahal harga tiket pesawat yang saat ini sudah sangat membebani masyarakat. 

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pungutan iuran kepariwisataan. Adanya pungutan baru dipastikan akan menambah mahal harga tiket pesawat yang saat ini sudah terbilang mahal. 

"Kalau dipaksa lagi mau menarik iuran pariwisata, itu sama saja penumpang dikenakan tambahan biaya double. Dan tidak semua penumpang naik pesawat untuk keperluan wisata," kata Sigit Sosiantomo di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Dia menjelaskan, harga tiket pesawat yang mahal saat ini terutama disebabkan  adanya biaya tuslah atau tambahan (surcharge) dalam komponen harga tiket. 

Sesuai dengan Pasal 126 UU Penerbangan, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Surcharge adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar penetapan tarif jarak.

Baca Juga

DPRD DKI Jakarta Kritik Pedas Jalan Amblas Lenteng Agung: Baru Diperbaiki

Adanya biaya tambahan ini telah membuat harga tiket pesawat menjadi semakin mahal. Oleh sebab itu, Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menolak jika pemerintah kembali melakukan tambahan pungutan dana iuran kepariwisataan. 

"Dengan tarif (tiket) pesawat yang sekarang saja rakyat sudah banyak yang mengeluh, apalagi nanti kalau ditambah komponen iuran pariwisata. Jadi, sekali lagi saya tegaskan menolak rencana ini," kata Sigit Sosiantomo.

Masih Wacana

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pungutan yang dibebankan dalam tiket pesawat. Pasalnya, belum ada keputusan soal pungutan itu.

Hingga kini, menurut dia, tiket pesawat masih terbilang mahal, termasuk berdasarkan masukan serta keluhan dari masyarakat yang akan menggunakan pesawat saat bepergian di dalam negeri maupun keluar negeri.

"Per hari ini jangan khawatir, (pemerintah) tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi," katanya beberapa hari lalu. Dia mengaku pungutan di tiket pesawat hanya merupakan salah satu opsi bagi pemerintah dalam upaya membentuk Dana Abadi Kepariwisataan. (ant)