Disebut Luhut Terlalu Kecil, Lihatlah Mewahnya Rumah Dinas Menteri di IKN yang Habiskan Rp14 Miliar per Unit, Interior Luks dan Sistem Smart Home Impor

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono baru-baru ini melakukan peninjauan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam kunjungannya, Menteri PUPR membeberkan progres pengerjaan 36 rumah dinas menteri di IKN sudah mencapai 87 persen.

Menteri Basuki mengatakan bahwa rumah tapak untuk pejabat menteri tersebut ditargetkan akan selesai secara menyeluruh pada Juli 2024.

"Sudah 87 persen tapi nanti Juli pasti sudah 36 rumah," kata Menteri Basuki di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Kalimantan Timur dikutip Rabu (8/5/2024).

Menteri Basuki juga mengunjungi langsung rumah yang nantinya akan ditinggalinya. Orang nomor satu di kementerian PUPR tersebut juga mengajak awak media untuk mengintip kemewahan rumah dinas tersebut, baik interior maupun eksterior.

Baca Juga

Tindak Tegas Karhutla, Polda Kalimantan Timur Menetapkan 33 Tersangka

Diketahui, rumah menteri di IKN rerata memiliki dua lantai dengan empat kamar tidur. Terlihat, dinding di beberapa bagian ruangan terlihat menggunakan marmer mewah.

Lampu-lampu cantik juga menghiasi ruang tengah dan ruang makan sehingga menambah kesan luks pada interior rumah.

Rumah tersebut tampak sudah siap untuk dihuni oleh menteri basuki karena seluruhnya sudah tersedia, termasuk furniture dan kelengkapan elektroniknya.

Basuki mengatakan, material hingga arsitektur interior dalam rumah tersebut menggunakan produk dalam negeri.

Menurutnya, hal itu juga agar bisa mendorong program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi lebih optimal.

"Cuma sistem smart home-nya saja yang tidak TKDN," imbuhnya.

Diketahui, suplai daya yang dipakai pada rumah menteri tersebut menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkekuatan 6.600 watt yang bisa mencukupi kebutuhan pasokan listrik rumah dinas secara menyeluruh.

Selain itu, suplai air yang berasal dari reservoir KIPP juga dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah dinas, serta air yang terdistribusi dapat diminum secara langsung.

Sempat Disebut Luhut Terlalu Kecil

Sebagai informasi, nilai anggaran pembangunan 36 rumah menteri tersebut Rp502,6 miliar untuk periode Desember 2023—Juni 2024.

Jika dirinci, biaya tersebut terdiri dari kontrak pembangunan sebesar Rp493,76 miliar, serta kontrak manajemen konstruksi senilai Rp8,3 miliar.

Apabila dihitung dari total nilai kontraknya, biaya pembangunan rumah menteri di IKN menelan anggaran sekitar Rp14 miliar per unit.

Adapun luas lahan setiap unit rumah tapak tersebut sekitar 1.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi.

Sebelumnya rumah ini sempat disebut Basuki tidak lebih mewah dari rumah menteri sekarang yang ada di Widya Chandra, Jakarta.

Bahkan, Menteri PUPR tersebut membeberkan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga sempat merasa rumah tersebut terlalu kecil.

"Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra, bahkan Pak Luhut bilang, lho ini kok kecil? mestinya bisa dibesarkan. Tetapi dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara," kata Basuki di Kompleks Kepresidenan pada Rabu, 13 Maret 2024. (rpi)