Butuh Dana 175 Miliar Dolar AS per Tahun, Menteri Trenggono Undang Partisipasi Global Untuk Tata Kelola Perairan Berkelanjutan di Forum WWF

Jakarta, tvOnenews.com - Kebutuhan dana yang sangat besar untuk sektor kelautan berkelanjutan harus didukung oleh partisipasi global yang menyeluruh. Di World Water Forum (WWF) Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak partisipasi multi stakeholder di tingkat global. 

Untuk mendukung program tata kelola perairan yang berkelanjutan di negara berkembang, termasuk Indonesia, Menteri Trenggono mengakui adanya kesenjangan pendanaan yang sangat besar. 

Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dibutuhkan pendanaan ideal sebesar 175 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.800 triliun per tahun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14). Namun faktanya, yang tersedia hanya sebesar 2,9 miliar dolar AS per tahun. 

Oleh sebab itu, Menteri Trenggono mengajak partisipasi global untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

"Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," ujar Menteri Trenggono.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Trenggono saat berbicara dalam Dialog G20 Global Blended Finance Alliance (GBFA) membahas Sustainable Freshwater and Ocean Wealth, yang menerupakan side event World Water Forum (WWF) di Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).

Baca Juga

Dukung Optimalisasi Instrumen Pengelolaan Kas Negara, BRI Perkuat Penyaluran Kredit Berkualitas

Skema Pendanaan
 
Untuk membiayai sektor kelautan yang berkelanjutan, menurut Menteri Trenggono,  Skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) menjadi sangat penting untuk dijadikan jembatan kesenjangan pendanaan, khususnya bagi negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan terbelakang.

GBFA terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, dan investor nasional maupun internasional. 

"Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Sustainable Freshwater and Ocean Wealth," ungkap Menteri Trenggono.

Lebih jauh Menteri Trenggono memaparkan, Pemerintah Indonesia sejatinya memiliki lima program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Lima program ini erat kaitannya dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan. (hsb)