Starlink Dianggap Ancam Bisnis Telkom, Anggota DPR RI Ramai Pertanyakan Izin hingga Keamanan: Saya Bingung Kenapa Dapat Keistimewaan?

Jakarta, tvOnenew.com - Sehubungan dengan beroperasinya Starlink di Indonesia, sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI meminta adanya sikap adil dan konsisten terhadap perusahaan telekomunikasi dan internet dalam negeri, khususnya Telkom.

Jika tidak ada jaminan keadilan dalam praktik usaha dari pemerintah, Anggota DPR khawatir dalam dua atau tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet lokal akan gulung tikar.

Selain itu, negara juga dianggap akan berpotensi kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur telekomunikasi karena dominasi Starlink.

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Telkom di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024), Anggota Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mempertanyakan seluk beluk perizinan Starlink di Indonesia.

"Apakah Starlink sudah punya Network Operation Center (NOC)? Menkominfo bilang akan mendesak Starlink segera membereskan perizinan untuk beroperasi di Indonesia. Kalau belum ada izinnya, apakah artinya pemerintah sudah menyajikan ladang persaingan yang fair? Karena semestinya jelas, izinnya komplet, baru boleh beroperasi," ujar Harris Turino Anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangan resmi.

Baca Juga

Fakta Miris Hardiknas, DPR Soroti 50% Siswa di Indonesia Belum Capai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

Harris melanjutkan, jangan sampai BUMN dirugikan. Apalagi kalau nantinya Starlink masuk ke seluler.

"Tentu kita tidak menutup perkembangan teknologi dan persaingan. Tapi, BUMN juga harus siap kalau terjadi persaingan yang tidak seimbang," imbuhnya.

Di forum yang sama, Herman Khaeron Anggota Fraksi Demokrat menyebut, mungkin saat ini Starlink belum melakukan tekanan-tekanan dalam berusaha.

Tetapi jika terjadi persaingan bebas, Starlink dianggap akan bisa menguasai, dan menjadi ancaman buat Telkom.

Pernyataan tegas juga disampaikan Evita Nursanty. Menurutnya, Elon Musk tidak berinvestasi. Taipan asal Amerika Serikat itu cuma menggunakan market Indonesia untuk jualan Starlink.

"Saya bingung kenapa Starlink mendapat privilege dari Pemerintah tanpa memenuhi syarat dan aturan yang berlaku di Indonesia. BUMN harusnya teriak mendesak pemerintah bersikap adil, dan Starlink harus memenuhi persyaratan. Kalau Starlink bisa menyediakan layanan internet di bawah Rp100 ribu, usia Telkomsel mungkin cuma lima tahun lagi," sebutnya.

Lebih lanjut, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan pemerintah jangan cuma melihat dari aspek bisnis dan ekonominya saja. Tapi perlu diprioritaskan juga keamanan nasional.