Tommy Djiwandono Diminta Bertanggung Jawab di Bidang Ekonomi Keuangan, Gantikan Sri Mulyani?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menerima kedatangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam kesempatan itu nama politikus Gerindra Tommy Djiwandono disebut bertanggung jawab di bidang ekonomi keuangan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024).

“Tadi telah disampaikan oleh Pak Muzani, Pak Dasco, bahwa Pak Tommy Djiwandono yang akan in charge (bertanggung jawab), yang akan bertugas untuk bidang ekonomi keuangan,” kata Sri Mulyani.

Bahkan, mantan pejabat Bank Dunia ini pun menuturkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Tommy dalam upaya sinkronisasi tugas.

“Sehingga selama ini sebetulnya juga sudah banyak komunikasi, namun hari ini menjadi diformalkan sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik, sehingga fokus pada masalah-masalah yang harus kita tangani bersama,” ujarnya

Baca Juga

Prabowo Sebut Personel Darat Jauh Lebih Efektif Padamkan Karhutla Dibanding Helikopter

Sebagai informasi, dalam kunjungan ke Kantor Kemenkeu, turut hadir Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Sufmi Dasco Ahmad, kemudian Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani, dan para anggota yakni Tommy Djiwandono, Budi Djiwandono, dan Prasetyo Hadi. 

Sementara itu, pihak Kemenkeu yang menyambut adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Sekjen Kementerian Heru Pambudi, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman.

Sebelumnya, pertemuan Menkeu Sri Mulyani dengan Tim Gugus Tugas membahas bagaimana sinkronisasi pemerintahan saat ini dengan program kerja yang dijanjikan oleh Prabowo dalam kampanye.

"Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi ini berjalan baik. Karena beliau ingin pada pemerintahan mendatang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi," jelas Muzani.

"Sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi bisa terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu," sambung dia. (agr/rpi)