Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Hati-Hati soal Utang, Sri Mulyani Sudah Siapkan Ini di Tahun 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan resmi dikukuhkan pada Oktober 2024 perlu hati-hati dalam mengelola keuangan negara, khususnya mengenai utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, pengelolaan utang pada tahun anggaran 2025 perlu disikapi jeli dan penuh perhitungan.

Pasalnya suku bunga yang bertahan tinggi diperkirakan masih berlanjut (higher for longer), sehingga bakal berdampak terhadap anggaran belanja negara.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan DPR di Jakarta, Rabu (5/6/2024) siang.

“Higher for longer pasti memengaruhi belanja, terutama belanja bunga utang. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam mengelola utang dalam tren seperti itu,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga

Aksi Mimbar Bebas, Polri Diminta Ungkap Aktor Intelektual Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Kementerian Keuangan mematok target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada dalam rentang 2,45 persen hingga 2,82 persen.

Pembiayaan investasi diproyeksikan antara 0,3 persen hingga 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang dalam rentang 37,98 persen hingga 38,71 persen.

Keseimbangan primer dipatok pada rentang 0,3 persen hingga 0,61 persen.

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta, Selasa (4/6), Sri Mulyani menyatakan APBN 2025 dirancang ekspansif.

Tetapi harus tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan kemampuan fiskal untuk program pemerintah selanjutnya.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025, Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5,1-5,5 persen.

Target pertumbuhan tersebut diakui Sri Mulyani cukup ambisius, tetapi masih realistis.

Kemudian agar kondisi fiskal tetap sehat dalam menyambut pemerintahan baru, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah telah mendesain rasio utang pada batas yang aman di rentang 37,9-38,71 persen terhadap PDB.

“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark secara global," ujar Bendahara Negara.

Sri Mulyani mengatakan, untuk menjaga rasio utang pihaknya akan memaksimalkan pembiayaan internal seperti melalui Badan Layanan Umum (BLU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (ant/rpi)