Beda Sikap dengan NU, PP Muhammadiyah Belum Berani Putuskan Menerima atau Menolak Jatah Tambang dari Pemerintah: Tidak Tergesa-gesa

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya menimbulkan pro dan kontra.

Sejumlah ormas keagamaan telah menyatakan sikap untuk menolak seperti Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). 

Tercatat baru Nahdlatul Ulama (NU) saja yang menerima dan sudah akan keluar izin pengelolaan tambangnya.

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah yang sempat dikabarkan menolak jatah tambang ternyata masih belum memberikan keputusan resmi.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, organisasinya tidak akan tergesa-gesa soal konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah.

Baca Juga

Reaksi Jusuf Kalla soal Rismon Bantah Seret Namanya dalam Kasus Ijazah Jokowi: Itu Tidak Ada Artinya untuk Saya

"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Abdul Mu'ti, Minggu (9/6/2024).

Abdul Mu'ti menyampaikan, Muhammadiyah memberikan keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Ormas keagamaan Islam non-pemerintah itu masih akan mengkaji semuanya dari berbagai aspek dan sudut pandang.

"Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," imbuhnya.

Seperti diketahui, jatah tambang untuk ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadilia sebelumnya menyatakan akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Jatah tambang yang diberikan kepada PBNU tersebut merupakan bekas wilayah izin usaha pertambangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (WIUP PKP2B) yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Percepatan proses perizinan tambang untuk PBNU, kata Bahlil, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan peran ormas.

"Kalau NU sudah jadi (izinnya), sudah berproses. Saya akan pakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat, lebih cepat lebih baik," kata Bahlil, Jumat (7/6/2024). (ant/rpi)