News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Izin Usaha Pertambangan

Prabowo Perintahkan Bahlil Sikat Izin Usaha Tambang Nakal di Kawasan Hutan

Prabowo Perintahkan Bahlil Sikat Izin Usaha Tambang Nakal di Kawasan Hutan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan, telah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeksekusi hasil evaluasi tersebut.
Rosan Sebut Freeport Diguyur Investasi Rp338 Triliun, IUPK Diperpanjang Hingga 20 Tahun

Rosan Sebut Freeport Diguyur Investasi Rp338 Triliun, IUPK Diperpanjang Hingga 20 Tahun

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan kesepakatan ini menjadi fondasi keberlanjutan operasi tambang
Bahlil Cabut Ribuan IUP Tanpa Pandang Bulu, Akademisi Sebut Manuver Besar Tata Kelola Tambang Dimulai

Bahlil Cabut Ribuan IUP Tanpa Pandang Bulu, Akademisi Sebut Manuver Besar Tata Kelola Tambang Dimulai

Kebijakan pemerintah mencabut lebih dari 2.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinilai para akademisi sebagai manuver besar yang menandai perubahan mendasar dalam tata kelola Minerba.
Bahlil Buka Lagi 4 Izin Tambang, 186 IUP Masih Dibekukan: Baru Itu yang Memenuhi Syarat

Bahlil Buka Lagi 4 Izin Tambang, 186 IUP Masih Dibekukan: Baru Itu yang Memenuhi Syarat

Menteri Bahlil mengungkap hingga saat ini terdapat 44 perusahaan yang mengajukan pembukaan kembali izin yang dibekukan oleh pemerintah. Empat di antaranya telah dibuka.
Tak Hanya Tahan Dayang Donna, KPK Juga Ungkap Adanya Harga Penembusan Izin Tambang Rp3,5 Miliar

Tak Hanya Tahan Dayang Donna, KPK Juga Ungkap Adanya Harga Penembusan Izin Tambang Rp3,5 Miliar

Tak hanya menahan menahan Ketua Kadin Kalimantan Timur, Dayang Donna Walfiaries Tania (DDW), dalam kasus dugaan suap terkait penerbitan IUP.
Pakar Geologi Sebut Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat Harus Berdasarkan Data Ilmiah, Bukan Desakan!

Pakar Geologi Sebut Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat Harus Berdasarkan Data Ilmiah, Bukan Desakan!

Ia menegaskan, keputusan tersebut harus berbasis hukum dan data ilmiah, bukan tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Publik Dibikin Geger, DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat

Publik Dibikin Geger, DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil pemerintah atas pencabutan 4 IUP tambang di Raja Ampat.
Dukung Langkah Tegas Bahlil, Sekjen HIPMI: Pencabutan IUP Bukan Akhir, Tapi Awal Penataan Tambang Raja Ampat

Dukung Langkah Tegas Bahlil, Sekjen HIPMI: Pencabutan IUP Bukan Akhir, Tapi Awal Penataan Tambang Raja Ampat

Sekjen HIPMI Anggawira dukung langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam mencabut empat IUP di Raja Ampat, Papua.
Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Mensesneg Sampaikan Terima Kasih ke Warga dan Pegiat Medsos

Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Mensesneg Sampaikan Terima Kasih ke Warga dan Pegiat Medsos

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers, Selasa pagi (10/6/2025).
Geger Tambang di Raja Ampat! Bahlil Beberkan Fakta soal IUP GAG Nikel Milik BUMN Antam yang Bikin Ribut, Segini Luas dan Produksinya

Geger Tambang di Raja Ampat! Bahlil Beberkan Fakta soal IUP GAG Nikel Milik BUMN Antam yang Bikin Ribut, Segini Luas dan Produksinya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons ributnya masalah tambang di Raja Ampat dengan meninjau langsung operasi tambang nikel milik PT GAG Nikel milik BUMN Antam.
Berkaca Longsor Tambang Cirebon, DPRD DIY Beri Pesan Tegas Pemegang IUP Perhatikan Pola Penambangan

Berkaca Longsor Tambang Cirebon, DPRD DIY Beri Pesan Tegas Pemegang IUP Perhatikan Pola Penambangan

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beri pesan tegas bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya untuk memperhatikan pola penambangan.
IUPK Masih 16 Tahun, Freeport (PTFI) Sudah Buru-buru Perpanjang Izin Usaha Tambang di Papua,  Ada Apa?

IUPK Masih 16 Tahun, Freeport (PTFI) Sudah Buru-buru Perpanjang Izin Usaha Tambang di Papua, Ada Apa?

Meski IUPK PT Freeport Indonesia (PTF) di Papua masih sampai 2041, persiapan perpanjangan sudah mulai diajukan sejak dini dan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Banjir Terjang Cihampelas Bawah Kota Bandung, 30 Rumah Warga Terendam

Banjir Terjang Cihampelas Bawah Kota Bandung, 30 Rumah Warga Terendam

Derasnya aliran air membuat sungai tidak mampu menampung debit air hingga akhirnya meluap dan menerjang permukiman warga. Sejumlah rumah dipenuhi lumpur dan material banjir. 
Hari Kedua Operasi Zebra Jaya 2026, Ini 13 Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Hari Kedua Operasi Zebra Jaya 2026, Ini 13 Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Ada 13 jenis pelanggaran yang menjadi sasaran penindakan dalam Operasi Zebra Jaya 2026 yang dilaksanakan mulai Senin 16 November sampai Minggu 29 November.
Kemenhut Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Perangi Kejahatan Satwa Liar

Kemenhut Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Perangi Kejahatan Satwa Liar

Kejahatan terhadap satwa liar telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati dunia. 
Gorontalo Diguncang Gempa Magnitudo 5,4, Ini Kata BMKG Soal Potensi Tsunami

Gorontalo Diguncang Gempa Magnitudo 5,4, Ini Kata BMKG Soal Potensi Tsunami

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa bumi gempa bumi tersebut terjadi pukul 22.41 WIB atau 23.41 WIT.
Minta Minum, Ibu di Riau Diberi Air Hujan oleh Oknum Polisi Berujung Tewas

Minta Minum, Ibu di Riau Diberi Air Hujan oleh Oknum Polisi Berujung Tewas

Ironisnya, alih-alih mendapatkan pertolongan medis yang layak atau air bersih, oknum polisi justru memberikan air hujan kepada korban, yang akhirnya tewas.
ICMI One Run 2026 Bukan Sekadar Olahraga, Arif Satria: Momentum Jaga Ukhuwah

ICMI One Run 2026 Bukan Sekadar Olahraga, Arif Satria: Momentum Jaga Ukhuwah

ICMI One Run 2026 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan bangsa. Begini pesan Arif Satria.
Soal Cawapres, MPR Ungkap Presiden Prabowo Harus Kirim Nama Maksimal 25 November

Soal Cawapres, MPR Ungkap Presiden Prabowo Harus Kirim Nama Maksimal 25 November

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon wakil presiden sebelum Sidang Paripurna MPR digelar. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT