Banyak Pemotongan Anggaran Jelang Transisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Justru Minta Tambah Anggaran Rp4,47 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah banyaknya pemangkasan dan pemotongan anggaran di kementerian lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru meminta tambahan anggaran hingga Rp4,47 triliun untuk tahun 2025.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan hal tersebut dalam kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Dia mengungkapkan, kebutuhan penambahan angaran sebesar Rp4,47 triliun dari pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,23 triliun. Sehingga, total anggaran KKP di tahun anggaran 2025 menjadi Rp10,7 triliun.

“Diharapkan (usulan tambahan anggaran) menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025. Sehingga usulan pagu indikatif KKP tahun 2025 menjadi Rp10,7 triliun,” kata Sakti Wahyu Trenggono.

Dia menjelaskan, dalam pagu indikatif KKP awal tahun 2025 sebesar Rp6,23 triliun yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp1,39 triliun, PNBP sebesar Rp251 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp92 miliar, dan SBSN sebesar Rp25,91 miliar.

Namun, untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang mengedepankan keberlanjutan ekologi yang diusung KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran TA 2025 sebesar Rp4,47 triliun.
 
Dia meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan sisi ekologi di samping sisi ekonomi, mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Baca Juga

Politisi Muda Golkar Apresiasi Pembentukan Akademi Partai Golkar 

Respons Positif
 
Usulan Trenggono mendapat sambutan positif, salah satunya adalah anggota Komisi IV, yakni Hanan A Rozak yang menyetujui usulan tambahan anggaran itu.
 
“Kami sangat mendukung usulan dari Pak Menteri terkait tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk tahun 2025,” kata Hanan A Rozak dalam kesempatan yang sama. 

Padahal, sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan adanya rencana pemotongan anggaran di instansinya, dari tahun 2023 sebesar Rp1,2 triliun, menjadi Rp600 miliar lebih di tahun 2025. 

Bahlil mengeluhkan adanya pemotongan anggaran di tengah meningkatnya target realisasi investasi di BKPM, dari Rp1.400 triliun di 2023, dinaikkan menjadi Rp1.850 triliun.

Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran tersebut. (ant)