BI Sebut PHK Pabrik Tekstil Akibat Permintaan Turun dan Bahan Baku Sulit, Tapi Kadin Justru Curiga Ada Permainan

Jakarta, tvOnenews.com - Industri tekstil Indonesia yang saat ini lesu terus menjadi perhatian pemerintah dan pengusaha.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Ndari Surjaningsih menyoroti masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil.

Perwakilan BI tersebut mengatakan bahwa lesunya industri tekstil Tanah Air diakibatkan turunnya permintaan dan sulitnya bahan baku.

Hal itu disampaikan Ndari di sela Update Informasi dan Perkembangan Ekonomi Regional Jateng di Semarang, Selasa (25/6/2024).

"Kondisi global kan belum pulih, bisa ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang belum bisa lebih cepat. Ada juga di beberapa negara yang laju ekonomi masih lambat," katanya dilansir dari Antara, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga

Upaya Penguatan, Kemenperin Sambangi Pelaku Industri Drone di Yogyakarta

Banyaknya PHK dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki menurutnya tidak lepas dari penurunan kinerja komoditas TPT akibat penurunan permintaan dari negara-negara "buyer".

Apalagi, kata Ndari, kondisi global yang belum pulih dan permasalahan geopolitik, seperti perang Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung usai juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.

Ia menyebutkan, beberapa negara mengalami inflasi yang masih tinggi, terutama di negara "buyer" atau tujuan ekspor sehingga peningkatan permintaan terhadap produk tersebut tidak mengalami peningkatan.

Diakui bahwa komoditas penyumbang ekspor utama di Jateng selama ini adalah TPT dan alas kaki ke berbagai negara tujuan, baik di kawasan Eropa maupun Amerika.

Dalam perkembangannya, kata dia, ekspor TPT dan alas kaki dari Jateng pada tahun 2023 ke Eropa turun 24 persen, demikian juga dengan Amerika mengalami penurunan.

Kendala lainnya, industri TPT juga mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk produksi yang turut mempengaruhi produktivitas yang berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja.

Produsen alas kaki di Indonesia, masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sedangkan kebijakan pemerintah yang membatasi impor mempersulit industri TPT.

"Ada kebijakan pemerintah terkait dengan impor, mengakibatkan produsen lokal yang memproduksi TPT kesulitan memperoleh bahan baku impor dari luar. Butuh impor tapi ada kendala mendatangkan bahan baku, sedangkan di sisi lain ada impor ilegal yang masuk," katanya.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng menyebutkan setidaknya 7.437 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring tutupnya sejumlah perusahaan di wilayah tersebut pada tahun ini.

Beberapa di antaranya adalah industri garmen, seperti PT Semar Mas Garment di Boyolali, PT Cahaya Timur Garmindo di Pemalang, kemudian PT S. Dupantex di Kabupaten Pekalongan.

Tingkat PHK pada tahun ini hampir sama dengan 2023 yang mencapai 8.588 pekerja, seperti PT Tanjung Kreasi di Temanggung, PT Bamas Satria Perkasa (Purwokerto), PT Delta Merlin di Sukoharjo (tekstil).

Bahkan, pada tahun lalu ada perusahaan tekstil yang masih beroperasional turut melakukan PHK, yakni PT Apac Inti Corpora di Bawen yang pada 2023 melakukan PHK sebanyak 1.000 karyawan.

Kadin Soroti Dugaan Adanya Permainan Impor Tekstil

Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyoroti adanya praktik beberapa oknum yang turut menyebabkan menurunnya kinerja industri tekstil Indonesia.

Ia menilai oknum-oknum tertentu memanfaatkan impor barang secara tidak terkendali.

“Pertanyaan yang mendasar kenapa industri tekstil kita menurun? Tapi juga pertanyaan bagaimana dengan impor-impor yang ada? Bagaimana pembatasan daripada impor?," katanya di Jakarta, Selasa.

"Karena jangan sampai barang dari negara tertentu bebas masuk, karena oknum-oknum tertentu akibatnya yang larinya kepada industri tekstil misalnya yang juga sangat rentan," imbuh Arsjad.

Menurut Arsjad, praktik impor yang disalahgunakan oleh oknum tertentu menyebabkan persaingan yang tidak sehat bagi industri tekstil dalam negeri.

Hal ini tidak hanya merugikan pabrik-pabrik besar, melainkan juga berdampak langsung pada industri rumahan (home industry) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor tekstil.

“Karena sekarang dalam konteks tekstil kan bukan hanya di pabriknya, tetapi juga adanya home industry. Yang di mana itu adalah banyak teman-teman, saudara kita UMKM. Jadi, disinilah memang balik lagi. Kalau ditanya Indonesia, fundamentalnya baik-baik saja. Tapi keadaan dunia tidak baik-baik saja,” jelasnya. (ant/rpi)