Lampu Kuning APBN, DPR Soroti Anjloknya Penerimaan Negara karena Proyek-Proyek Mercusuar Pemerintah: Bukan hanya Utang Saja yang Meningkat

Jakarta, tvOnenews.com - Kondisi penerimaan negara yang mengalami penurunan hingga Mei 2024 menjadi sorotan pedas anggota DPR.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam bahkan menyoroti bahwa penurunan tersebut salah satunya karena sejumlah proyek mercusuar yang sedang dijalankan pemerintah.

Pada Konferensi Pers APBN KITA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Mei 2024 baru sebesar Rp 1.123,5 triliun, atau turun 7,1% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy) yang sebesar Rp 1.209 triliun.

Rinciannya meliputi, penerimaan pajak hingga bulan Mei 2024 sebesar Rp760,4 triliun, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yakni sebesar Rp830,5 triliun. 

Dengan kata lain, realisasi target pajak baru mencapai 36,2 persen pada dengan bulan Mei 2024.

Terkait hal tersebut, Ecky mengatakan bahwa pemerintah memang tidak dapat lepas dari sumber penerimaan jangka pendek dan menjadi riskan ketika harga komoditas mulai turun.

Baca Juga

Segera Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR RI Siap Bedah Motif dan Dalang di Balik Penyadapan Ilegal

“Sejak lama, penerimaan negara memang sangat bergantung dari ledakan komoditas. Sejarah mencatat, bahwa tren peningkatan rasio pajak terjadi hanya jika Indonesia mengalami ledakan komoditas. Jika menilik ke belakang, tax ratio pernah berada pada level yang tinggi dikarenakan adanya ledakan komoditas seperti yang terjadi sekitar tahun 2008," kata Ecky.

Lebih lanjut, Ecky menjelaskan bahwa Ledakan tersebut yang kemudian mendorong tercapainya target penerimaan sebesar 106,7 persen terhadap target.

Setelahnya, rasio pajak konsisten turun hingga single digit yakni 9,89 persen pada 2017, 9,76 persen pada 2019, dan bahkan 8,33 persen pada 2020 imbas dari Covid-19.

"Penerimaan pajak kemudian tertolong ledakan harga komoditas saat pemulihan,” ungkapnya.

Pemerintah dianggap belum menyusun jalan keluar dari penurunan harga komoditas yang mulai terjadi.

Ekcy menyebut bahwa Fraksi PKS sejak beberapa tahun yang lalu sudah mengingatkan Pemerintah untuk segera menyusun exit strategi dari dampak moderasi komoditas.

Pasalnya, penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Sedangkan, Bank Dunia sendiri sudah memprediksi adanya potensi penurunan indeks harga komoditas dunia pada tahun 2024 menjadi 105,3 dan 2025 sebesar 101,6.

Menurut Ecky, indeks tersebut jauh di bawah indeks harga pada tahun 2022 yang bahkan mencapai 142,5 dan 2023 yang berada di angka 108. Harga komoditas-komoditas mineral dan Batubara yang menjadi tumpuan ekspor dan penerimaan negara diprediksi akan mengalami penurunan yang drastis.