Diterpa Laporan Mark Up Impor Beras ke KPK, Bapanas: Pemerintah Fokus Dukung Petani Lokal untuk Kemandirian Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Meski tengah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mark up harga impor beras, Bapanas dan Perum Bulog tampaknya tetap ingin fokus pada program-programnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah saat ini tengah fokus memberikan dukungan kepada petani lokal.

Melalui Bapanas, Bulog, hingga PT Pupuk Indonesia, pemerintah tengah melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas petani demi tercipta kemandirian pangan dalam negeri yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Arif saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia dalam upaya mewujudkan budi daya pertanian yang ideal.

"Keberpihakan pada petani dan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri merupakan dua aspek yang menjadi perhatian Pemerintah dalam kerangka membangun kemandirian pangan," kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Tanda tangan MoU antara Direktur Utama (Dirut) Bulog Bayu Krishnamurti dan Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi utamanya terkait dengan optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat).

Baca Juga

Dua Tahun Tanpa Impor Beras, Mentan Amran Sebut Ketahanan Pangan Indonesia Terjaga di Tengah Krisis Global

Arief mengapresiasi kolaborasi tersebut yang dinilai dapat menghadirkan ekosistem pangan yang terintegrasi dan bertumpu pada produksi pangan dalam negeri.

Menurut Arief, Bulog sedang mencari pemasok beras dari dalam negeri. Sementara, Pupuk Indonesia melalui program Makmur ini menjadi standby buyer.

"Jadi, kami dorong sepenuhnya karena ini bentuk komitmen kami untuk membangun kemandirian pangan," tambahnya.

Pemerintah kini sedang fokus pada sektor pertanian lokal guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.

Dengan mengutamakan keberpihakan pada petani dan peningkatan produktivitas, maka Bapanas berharap Indonesia dapat menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan mandiri dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Dirut Bulog Bayu Krishnamurti mengatakan bahwa bahwa pihaknya aakan menyerap atau menjadi offtaker (pembeli) 100 persen dari program Makmur.

Bayu mengemukakan, pendapatan petani menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam mata rantai produksi pangan sehingga dengan kesiapan Bulog menyerap, pendapatan petani tetap terjaga.

"Dengan kesepahaman ini, Bulog siap menjadi offtaker untuk 100 persen produk dari program Makmur. Kami sangat nyaman bekerja sama dengan Pupuk Indonesia sebagai saudara sesama BUMN sehingga kerja sama ini merupakan suatu hal yang sangat baik," ujar Bayu.

Upaya tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan peran BUMN pangan sebagai offtaker hasil pertanian.

Dengan begitu, di satu sisi tetap menjaga semangat petani untuk berproduksi, di sisi lain mengoptimalkan peran BUMN pangan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen. (ant/rpi)