Bocoran Dirut Pertamina soal Pembatasan BBM Bersubsidi dan Kenaikan Harga per Agustus 2024: Itu Sudah Biasa

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pembatasan pembeian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Agustus 2024 mendapatkan respons dari Pertamina.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut.

"Kita tunggu (arahan) pemerintah," kata Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Saat dikonfirmasi terkait isu kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 Agustus 2024, Nicke mengatakan bahwa BBM non-subsidi memang selalu ada penyesuaian harga.

Kendati demikian, ia belum memberi penegasan mengenai kepastian kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut.

"Itu kan sudah biasa kalau non-subsidi," ujar Nicke.

Baca Juga

Sinergi Muhammadiyah dan FSPPB Siap Dukung Pemerintah Sempurnakan RUU Migas demi Kemakmuran Rakyat

Dirut Pertamina itu menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui pasti apakah terkait wacana kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 Agustus 2024.

"Belum tahu, kita belum hitung," ujar Nicke.

Adapun, penyesuaian untuk harga BBM non-subsidi akan melihat terlebih dahulu tren harga minyak mentah, harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS), dan juga kurs.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah belum membahas kembali mengenai kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden saat mau melawat ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024 lalu.

Diketahui, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut sempat menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024.

Wacana tersebut terucap dengan narasi untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu disampaikan saat membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Pengetatan penerima subsidi diharapkan dapat berdampak menghemat APBN 2024.

Meski wacana pembatasan per Agustus 2024 sudah dibantah berbagai pihak, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. (ant/rpi)