Ancaman Krisis Pangan, Indonesia Dorong Negara-Negara ASEAN Strategi Cadangan

Jakarta, tvOnenews.com - Ancaman krisis pangan global menjadi perhatian serius bagi negara-negara ASEAN.

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kesiapsiagaan pangan secara kolektif.

Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto, menyatakan bahwa salah satu inisiatif utama yang didorong Indonesia saat ini adalah penguatan cadangan pangan nasional berbasis sumber daya lokal di masing-masing negara.

“Salah satu inisiasi yang sedang didorong oleh Indonesia sekarang adalah penguatan cadangan pangan nasional berbasis sumber daya lokal di masing-masing negara. Ini merupakan basis untuk pembentukan cadangan pangan bersama di wilayah regional ASEAN," kata Prihasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Prihasto menjelaskan bahwa langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Para Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi yang diadopsi pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Baca Juga

Ketahanan Nasional Jadi Kunci Hadapi Dunia Multipolar, Ini Tiga Strategi yang Diusulkan Gubernur Lemhannas RI

Hal itu disampaikan dalam pertemuan 45th Special Senior Official Meeting of the ASEAN Minister for Agriculture, Forestry and Fisheries (SSOM AMAF) di Johor Bahru, Malaysia, Selasa (6/8).

Pertemuan 45th SSOM AMAF menyetujui beberapa dokumen kerja sama di berbagai bidang, termasuk ketahanan dan keamanan pangan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.

"Pada pertemuan ini juga disepakati penyusunan Rencana Aksi ASEAN untuk pertanian berkelanjutan (ASEAN Action Plan for Sustainable Agriculture) dan rencana aksi penguatan ketahanan pangan ASEAN (Plan of Action on ASEAN Food Security) untuk periode 2026-2030," ujarnya.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kebijakan pasar Uni Eropa (European Union/EU) melalui penerapan EU Deforestation-free Regulation yang dinilai restriktif dan diskriminatif serta merugikan kepentingan petani kecil. Prihasto menyatakan bahwa restriksi EU telah menghambat perdagangan produk-produk perkebunan unggulan ASEAN seperti sawit, kakao, dan karet. Indonesia pun meminta ASEAN untuk bersikap tegas terhadap kebijakan ini.

“Dengan berbagai tantangan perdagangan internasional, termasuk kebijakan restriksi dari Uni Eropa, maka pertemuan telah menyepakati penguatan kemitraan untuk peningkatan daya saing komoditas pertanian unggulan ASEAN untuk menembus pasar global,” tambah Prihasto.