Habiskan Rp2,7 Triliun, Proyek Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang Digendong Pemerintah Prancis: Kemkominfo akan Libatkan BSSN

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah tampaknya mulai berbenah kembali setelah ditimpa insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya diobrak-abrik oleh hacker beberapa waktu lalu.

Kini, Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyiapkan Pusat Data Nasional atau PDN Cikarang yang akan siap beroperasi pada 2025.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemkominfo Hokky Situngkir menyebutkan bahwa progres pembangunan PDN Cikarang saat ini terus berjalan.

"Yang jelas kita akan bisa aktif mungkin tahun depan awal. Tapi secara umum infrastruktur, desain, itu sudah naik (prosesnya) beberapa persen dari bulan sebelumnya dan kita evaluasi terus-menerus security, backup, rancangannya," kata Hokky di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (9/8/2024). 

Pengelolaan PDN Cikarang di tahap awal pengoperasian, nantinya akan menggunakan skema managed service atau layanan yang dikelola oleh pihak ketiga.

Kemkominfo tidak akan mengelola secara langsung PDN Cikarang, tetapi tetap berpartisipasi dengan memberikan pendampingan kepada pihak ketiga yang dipercaya negara untuk mengelola infrastruktur tersebut.

Baca Juga

Tindaklanjut Arahan, BPK Sebut BSSN Laik Jadi Percontohan

Selain itu, pengelolaan PDN Cikarang nantinya juga akan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan aspek keamanan digitalnya agar benar-benar optimal.

"Sejak awal ini kita berusaha melibatkan BSSN, bahkan dalam evaluasi-evaluasi di beberapa aspek itu mereka ikut memberikan catatan, rekomendasi, asesmen, begitu," imbuh Hokky.

PDN Cikarang didirikan dengan skema Government to Government (G-to-G) financing, dengan bantuan dari Pemerintah Prancis dengan pendanaan sebesar 164.679.680 Euro atau setara Rp2,7 triliun. 

Pembangunan PDN telah menjadi kebutuhan negara mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045 sebagai digital nations.

PDN Cikarang bakal menjadi pusat data pertama milik pemerintah dan diharapkan dapat mengintegrasi data antar lintas kementerian dan lembaga.

Pasalnya, data-data yang ada di Indonesia masih terpisah-pisah antar kementerian lembaga.

Melalui integrasi sistem, PDN diproyeksikan akan meningkatkan tata kelola layanan publik yang lebih optimal

Selain PDN Cikarang, pemerintah berencana menyiapkan pusat data lainnya dengan dua lokasi yaitu PDN di Batam, Kepulauan Riau dan di Ibu Kota Nusantara (IKN). (ant/rpi)