Guru Besar IPB Sebut Skandal Demurrage Rp294 Miliar Beras Bulog Aneh dan Ajaib: Barang Diimpor Tapi Tidak Segera Dikeluarkan

Jakarta, tvOnenews.com - Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang menyeret Bulog dan Bapanas dinilai aneh bin ajaib.

Pasalnya, barang atau komoditas beras yang diimpor oleh pemerintah melalui Bulog-Bapanas malah tertahan dan tidak segera dikeluarkan hingga menimbulkan demurrage atau denda sebesar Rp294,5 miliar.

Hal itu disampaikan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Rokhmin Dahuri, saat menanggapi skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Aneh bin ajaib kalau menurut saya, ada barang (beras) yang sudah diimpor, tidak segera dikeluarkan. Aneh bin ajaib ini,” kata dia, dalam diskusi dengan tema ‘Ketahanan Pangan, Politik Pangan  dan Harga Diri Bangsa’, di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut memandang, persoalan demurrage sebesar Rp294,5 miliar ini terjadi lantaran adanya unsur kesengajaan hingga kurang kapabilitas dari sejumlah oknum pejabat.

“Harusnya minimal tahu management logistik. Kalau sudah tahu ada impor,” tegas dia.

Baca Juga

Prabowo Bongkar Kisah Lawan Impor Beras: Saya Kaget Ada yang Bilang Lebih Baik Beli dari Vietnam

Dengan demikian, Rokhmin Dahuri berharap, agar oknum-oknum diduga terlibat skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar dapat segera dipanggil aparat penegak hukum.  

“Kalau tidak ada beking yang kuat, harusnya semua oknum-oknum itu dipanggil, diperiksa,” beber dia.

Dia menegaskan, pemanggilan oknum terlibat skandal demurrage oleh aparat hukum diperlukan sekalipun memang denda impor telah dibayarkan, sebab tetap menggunakan uang negara.

“Kalau melihat sistem ekonomi, itu kan (asuransi) uang negara juga. Seolah-olah Bulog gak rugi. Tapi asuransi yang rugi. Lalu kemana, nasabah. Pemerintah juga,” tandas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp 294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.

Kemenperin menyebut 1.600 kontainer beras  itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.

Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal itu didapat dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya adalah berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.

Sementara, KPK dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) sendiri telah melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar.

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar. (rpi)