Sri Mulyani akan Temui Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru Dibentuk Jokowi, Bahas Anggaran Makan Gratis Rp71 Triliun?

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk membahas rincian anggaran badan tersebut.

Pertemuan ini penting untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran.

Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

“Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat,” ujar Sri Mulyani dikutip Kamis (22/8/2024).

Sri Mulyani belum menentukan tanggal pasti untuk pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional, tetapi dia memastikan bahwa proses anggarannya sedang berlangsung.

“Proses anggarannya kan saat ini sedang dibuat,” jelasnya.

Baca Juga

Data Coretax Diklaim Bocor, DJP Buka Suara dan Ungkap Kejanggalan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi sebagai bagian dari hak asasi manusia menurut UUD 1945.

Pembentukan Badan Gizi Nasional bertujuan untuk memastikan konsumsi makanan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Badan ini akan berada di bawah tanggung jawab Presiden dan fokus pada pemenuhan gizi nasional.

Pada Senin (19/8), Presiden Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 94B Tahun 2024.

Dadan menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional dibentuk untuk menjalankan program prioritas makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Program ini diharapkan mulai dilaksanakan pada 2 Februari 2025, setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

Dadan juga mengungkapkan bahwa skema penyaluran program akan mengikuti arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dana untuk program makan bergizi gratis dialokasikan sekitar Rp71 triliun atau 0,29% dari PDB. Anggaran ini mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10% dan menyerap 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan UMKM. (rpi)