Luhut Geram Family Office Terus Dicurigai, Tak Terima Disebut Tempat Pencucian Uang hingga Duit Narkoba para Orang Kaya: Emang Kita Bego?

Jakarta, tvOnenews.com -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan geram terhadap pihak yang selalu mengkritik dan curiga dengan proyek Family Office.

Menko Luhut menilai, banyak pihak yang terburu-buru menilai negatif Family Office, seakan-akan pemerintah tidak memahami risikonya.

Melalui Family Office, para orang kaya yang diminta menjadi investor nantinya bisa menyimpan uang tanpa dikenakan pajak.

Namun, rencana pemerintah ini menuai sejumlah kritikan, terutama terkait potensi pencucian uang.

"Kita langsung di luar bilang, wah nanti ada uang drug, nanti ada money laundry, terus buruk sangka. Emang kita bego apa? Kita juga tahu kok. Parameternya kita lihat, kita nggak mau juga kita jadi bermasalah," ungkap Menko Marves dalam acara Temu Bisnis P3DN VIII di ICE BSD, Tangerang,  dikutip Rabu (18/9/2024).

Menko Luhut menegaskan, saat ini ada sekitar 28.000 orang kaya di seluruh dunia yang sedang mencari tempat aman untuk menyimpan kekayaannya.

Baca Juga

MRT Jakarta Gelar TOD Investment Forum Singapura: Gaet Investor Luar Negeri Bukan Cuma Dana Tapi Alih Ilmu

Indonesia, terutama Bali, dianggap sebagai salah satu destinasi potensial bagi mereka yang ingin menyimpan uangnya.

Luhut berharap, Indonesia bisa menghadirkan kebijakan yang kompetitif untuk menarik minat para pemilik kekayaan ini.

Pasalnya, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab.

"Bali itu menjadi satu yang menarik, dan kita harus siap untuk menampung itu dengan aturan yang kompetitif, jadi apa yang dibuat oleh Singapura, oleh Hong Kong, oleh Abu Dhabi, oleh Dubai, kita pelajari dan saya rasa sudah mengerucut dan Insyaallah bisa jalan," lanjutnya.

Apa Untungnya Family Office untuk RI?

Melalui skema Family Office, pemilik dana memang tidak akan dikenakan pajak secara langsung. 

Namun, mereka para orang kaya dunia itu diwajibkan untuk menginvestasikan uang di Indonesia melalui proyek-proyek unggulan.

Dari sini, pemerintah akan mendapatkan pajak dari hasil investasi tersebut.

Menurut Luhut, skema ini menjadi salah satu cara efektif untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri.

Family Office Dapat Dukungan dari Prabowo?

Luhut dalam forum tersebut juga menambahkan, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memahami konsep Family Office.