Luhut Geram Family Office Terus Dicurigai, Tak Terima Disebut Tempat Pencucian Uang hingga Duit Narkoba para Orang Kaya: Emang Kita Bego?

Jakarta, tvOnenews.com -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan geram terhadap pihak yang selalu mengkritik dan curiga dengan proyek Family Office.

Menko Luhut menilai, banyak pihak yang terburu-buru menilai negatif Family Office, seakan-akan pemerintah tidak memahami risikonya.

Melalui Family Office, para orang kaya yang diminta menjadi investor nantinya bisa menyimpan uang tanpa dikenakan pajak.

Namun, rencana pemerintah ini menuai sejumlah kritikan, terutama terkait potensi pencucian uang.

"Kita langsung di luar bilang, wah nanti ada uang drug, nanti ada money laundry, terus buruk sangka. Emang kita bego apa? Kita juga tahu kok. Parameternya kita lihat, kita nggak mau juga kita jadi bermasalah," ungkap Menko Marves dalam acara Temu Bisnis P3DN VIII di ICE BSD, Tangerang,  dikutip Rabu (18/9/2024).

Menko Luhut menegaskan, saat ini ada sekitar 28.000 orang kaya di seluruh dunia yang sedang mencari tempat aman untuk menyimpan kekayaannya.

Baca Juga

Dubes 11 Negara Perkuat Kemitraan dengan Indonesia, Apa Peluang bagi Pendidikan, Perdagangan dan Investasi?

Indonesia, terutama Bali, dianggap sebagai salah satu destinasi potensial bagi mereka yang ingin menyimpan uangnya.

Luhut berharap, Indonesia bisa menghadirkan kebijakan yang kompetitif untuk menarik minat para pemilik kekayaan ini.

Pasalnya, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab.

"Bali itu menjadi satu yang menarik, dan kita harus siap untuk menampung itu dengan aturan yang kompetitif, jadi apa yang dibuat oleh Singapura, oleh Hong Kong, oleh Abu Dhabi, oleh Dubai, kita pelajari dan saya rasa sudah mengerucut dan Insyaallah bisa jalan," lanjutnya.

Apa Untungnya Family Office untuk RI?

Melalui skema Family Office, pemilik dana memang tidak akan dikenakan pajak secara langsung. 

Namun, mereka para orang kaya dunia itu diwajibkan untuk menginvestasikan uang di Indonesia melalui proyek-proyek unggulan.

Dari sini, pemerintah akan mendapatkan pajak dari hasil investasi tersebut.

Menurut Luhut, skema ini menjadi salah satu cara efektif untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri.

Family Office Dapat Dukungan dari Prabowo?

Luhut dalam forum tersebut juga menambahkan, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memahami konsep Family Office.

Ia berharap regulasi terkait bisa segera disahkan sehingga setelah Prabowo resmi menjabat, Family Office dapat segera beroperasi.

"Dan yang saya suka Presiden terpilih mau dengar, karena kunci itu mau dengar, jangan tidak mau dengar kita tahu semua itu tidak ada gunanya dan saya melihat ini kalau perlu dilanjutkan terus dan saya yakin Pak presiden terpilih akan melanjutkan ini akan satu pencapaian yang besar kita ke masa-masa yang akan datang," jelasnya.

Sebagai perbandingan, Luhut memberikan contoh Singapura yang memiliki 1.600 Family Office, yang berhasil menarik dana segar hingga US$1,6 triliun, jumlah yang lebih besar dari PDB Indonesia.

"Kok dia bisa emang Singapura kenapa? Kok kita nggak bisa?" katanya menantang.

Dengan dukungan presiden terpilih dan potensi besar yang ditawarkan oleh skema Family Office, Luhut optimis dan terus meyakinkan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi global. (rpi)