Perjanjian Dagang IEU-CEPA Alot hingga 9 Tahun, Mendag: Harus Selesai Sebelum Pemerintahan Baru

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap alasan negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) masih alot kendati telah berlangsung sembilan tahun.  Ia menyebut perjanjian tidak berjalan sesuai target lantaran pihak Eropa terus menambah permintaan.

"Kita sudah banyak memenuhi permintaan, kalau nambah lagi-nambah lagi, ya tentu repot ya. Kita ingin ini IEU-CEPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga kan," kata Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).

Ia berharap, kesepakatan dagang IEU-CEPA yang mengikat antara kedua belah pihak yakni antara Indonesia dan Uni Eropa bisa segera selesai sebelum masa pemerintahan baru. 

Pria yang akrab disapa Zulhas itu pun menampik jika Indonesia memberikan ultimatum kepada Uni Eropa terkait penambahan kebijakan.

"Enggak ultimatum, kita kasih tahu. Karena kalau pemerintah baru, nanti akan lebih sulit lagi, saya kira. Pak Prabowo (Prabowo Subianto) kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar CPO jadi B50, kan, jadi kita penuhi soal CPO nggak penting lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, negosiasi IEU-CEPA masih alot lantaran belum menemukan titik temu dari segi kebijakan kedua belah pihak.

Baca Juga

IAEA Tetap Akan Tinjau Nuklir Iran

"Ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," kata Djatmiko saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Ia menyebut, salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan yakni regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih berupaya berunding dengan pihak Uni Eropa untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa tersebut.

Meskipun demikian, sudah ada komitmen persetujuan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam beberapa aspek seperti penurunan instrumen tarif secara gradual. Sama halnya di sektor perdagangan, investasi, hingga transparansi yang juga telah disepakati kedua belah pihak.