Prabowo Ketiban Utang Jatuh Tempo Rp800 Triliun di 2025, Kemenkeu: Strategi Bayar dengan Ajukan Pinjaman Baru

Serang, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewariskan utang jatuh tempo di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun 2025 mendatang. Prabowo harus menanggung beban membayar utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Riko Amir yang mengatakan utang tersebut akan dilunasi pada tahun depan.

Akan tetapi, Riko memastikan bahwa pemerintah masih memiliki kemampuan membayar utang jatuh tempo dan menutupi defisit anggaran.

“Setiap utang jatuh tempo itu harus dibayar, jadi kita sampai saat ini tidak membuat semacam negosiasi lagi bahwa kita akan cicil lagi gitu, enggak. Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi,” tutur dia, di Serang, Banten, dikutip Jumat (27/9/2024).

Riko mengungkapkan sumber pendanaan untuk membayar utang jatuh tempo berasal dari refinancing, yaitu skema pendanaan yang melibatkan pengajuan pinjaman baru dengan bunga lebih rendah.

Pemerintah akan melakukan strategi tersebut lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai opsi yang dapat diandalkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap stabil.

Baca Juga

Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani

“Jika dilihat adalah kemampuan dari negara kita, refleksinya apa? Refleksinya tadi credit rating kita yang investment grade, yang menyatakan kondisi ekonomi kita cukup baik membuat kita masih bisa melakukan refinancing terhadap utang yang jatug tempo tersebut,” paparnya.

Sebagai informasi, total utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 sebesar Rp705,5 triliun dalam bentuk SBN, dan sebesar Rp94,83 trilun dalam bentuk pinjaman luar negeri. 

Sebelumnya, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Riko Amir mengungkapkan hingga akhir tahun outlook pembayaran bunga utang mencapai Rp499 triliun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Riko menjelaskan bahwa pada akhir bulan Agustus ini telah direalisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp315,6 triliun.

Oleh karena itu, di awal jabatan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029 dia mendapat warisan sisa bunga utang sebesar Rp183 triliun yang harus dibayar.

“Bunga utang sampai dekat akhir Agustus itu besarnya Rp315,6 triliun, di dalam koridor tadi Rp499 triliun ya sampai akhir tahun,” jelas dia, di Serang, Banten, dikutip Jumat (27/9/2024).

Anak buah Sri Mulyani ini mengaku optimis hingga akhir tahun 2024 nanti pemerintah dapat membayar seluruh pembiayaan defisit hingga bunga utang.

Sisa utang ini terpaksa ditanggung oleh Prabowo Subianto lantaran presiden saat ini Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, pada tahun 2025, di era pemerintahan Prabowo Subianto diperkirakan dia harus membayar bunga utang sebesar Rp552,9 triliun sesuai dengan APBN 2025.

“Kita repofiling, timing yang tepat dan kita punya cost yang cukup, kita lakukan buyback. Jadi utang yang masih beberapa tahun kita tarik ke depan sehingga tidak perlu bayar bunganya,” tegas dia. Kemudian akan dilakukan upaya debt switch yaitu menukar bunga utang dari biaya tinggi ke lebih murah.

“Kita cari nanti dengan bunga utang yang lebih murah, dan kita switch dengan yang lebih tinggi kita ganti. Jadi liability management aktif dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini,” tandas dia.(Agr/nba)