News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Bansos BPNT Oktober 2024 Cair, KPM Bisa Dapat Bantuan hingga Rp600 Ribu, Cek Pencairannya di Sini

Program bantuan sosial BPNT yang sudah cair diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Selasa, 1 Oktober 2024 - 09:54 WIB
Ilustrasi Kartu Keluarga Sejahtera dan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus melanjutkan program bantuan sosial kategori Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

Memasuki Oktober 2024, pastinya banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menantikan pencairan BPNT tahap 5.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Program ini, diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pada tahap 5 ini, BPNT mencakup periode September hingga Oktober 2024, dengan total bantuan sebesar Rp400.000 untuk dua bulan.

Namun, pemerintah juga memberikan opsi pencairan sekaligus sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan, yang akan dilakukan pada November 2024.

Program tersebut disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BRI, dan proses penyaluran sudah dimulai sejak pertengahan September 2024.

Dengan adanya BPNT, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat dapat terbantu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pencairan dana yang tepat waktu sangat diharapkan agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para penerima manfaat.

Meski begitu, proses pencairan bisa berlanjut hingga pertengahan Oktober selama masih dalam periode tahap 5.

Penerima BPNT bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima atau tidak, melalui situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut cara mengecek daftar penerima BPNT:

1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Isi data sesuai KTP: Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
3. Masukkan nama penerima sesuai KTP.
4. Masukkan kode verifikasi yang tertera.
5. Klik tombol 'Cari Data'.

Jika nama Anda terdaftar, maka akan muncul pada laman tersebut.

Adapun syarat penerima BPNT adalah sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Memiliki KTP yang sah.
- Termasuk dalam keluarga miskin.
- Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan, golongan yang tidak berhak menerima BPNT di antaranya adalah:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Pensiunan PNS.
- Prajurit TNI.
- Anggota Polri.
- Karyawan BUMN.
- Karyawan BUMD.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tentang Bansos BPNT:

BPNT adalah program bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk bantuan pangan, bukan uang tunai. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai bentuk perlindungan sosial, seperti jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Rachel Vennya Ikut Tanggapi Curhatan Ameena, Minta Warganet Tak Hujat Atta Halilintar

Rachel Vennya Ikut Tanggapi Curhatan Ameena, Minta Warganet Tak Hujat Atta Halilintar

Rachel Vennya tanggapi viralnya podcast Ameena, terharu melihat dampaknya dan meminta warganet tidak menghujat Atta Halilintar.
Kubu Roy Suryo Minta Pengujian Ulang, Polri Sebut Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik Secara Prosedural

Kubu Roy Suryo Minta Pengujian Ulang, Polri Sebut Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik Secara Prosedural

Kubu Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pengujian ulang ijazah Jokowi kepada majelis hakim PN Jaktim. Terkait hal itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ijazah Jokowi telah diuji forensik secara prosedural oleh Puslabfor Polri.
Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten, Sarja Sugendrin, meninggal dunia pada usia 71 tahun. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, dari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT