2 Kapal Singapura Curi Jutaan Kubik Pasir Laut di Batam, KKP Tangkap Nahkoda dan Para Awak: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Miliar

Batam, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja menghentikan aktivitas dua kapal pengisap pasir, MV YC 6 dan MV ZS 9, yang berbendera Singapura.

Kedua kapal tersebut diduga melakukan kegiatan pengerukan pasir serta pembuangan hasil kerukan tanpa izin dan dokumen lengkap di perairan Batam, Kepulauan Riau.

Tindakan ini menegaskan sikap tegas KKP terhadap aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, secara langsung menyaksikan proses penghentian dan pemeriksaan kapal.

Saat itu, Ipunk berada di atas Kapal Pengawas Orca 03 dalam rangka kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

"Ini bukti keseriusan untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan," ujar Ipunk dalam keterangannya yang diterima pada Kamis, (10/10/2024)

Baca Juga

Detik-detik Petugas Ditjen PSDKP Tangkap dan Periksa Kapal Cumi, Kasus Dugaan Penganiayaan ABK Diselidiki

Ipunk menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut menjadi salah satu dasar hukum dalam pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. 

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," tegasnya.

Saat pemeriksaan dilakukan, kedua kapal, MV YC 6 dengan berat 8012 GT dan MV ZS 9 seberat 8559 GT, terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan.

Aktivitas mereka sudah terpantau sebelumnya dan terbukti ada kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir di perairan Indonesia. Menurut pengakuan nakhoda kapal, mereka sering kali memasuki wilayah Indonesia tanpa izin.

"Mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke sini (Indonesia), tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Bahkan tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran,” jelas Ipunk.

Dari kedua kapal pengisap pasir itu, yang membawa 10 ribu meter kubik pasir, ditemukan 16 awak kapal yang terdiri dari 2 warga negara Indonesia, 1 warga Malaysia, dan 13 warga negara RRT.

Aktivitas pengisapan pasir ini dilakukan selama 9 jam, menghasilkan 10 ribu meter kubik pasir dalam 3 hari perjalanan. Dalam satu bulan, kapal-kapal tersebut bisa mencuri hingga 100 ribu meter kubik pasir laut Indonesia.

Ipunk menegaskan bahwa PSDKP akan terus memantau dan menertibkan kapal-kapal pengisap pasir ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia lainnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Angka 12 dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam peraturan ini, setiap orang yang memanfaatkan ruang di perairan pesisir harus memiliki izin dari pemerintah pusat.

“Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Viktor Gustaaf Manoppo, menyatakan bahwa hingga saat ini, KKP belum mengeluarkan satu pun izin terkait pengelolaan hasil sedimentasi.

“Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara, Ini baru sumber daya kelautan (pasir) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu,” katanya.

Mengacu dari apa yang disampaikan Viktor, artinya kapal-kapal Singapura itu bisa mencuri pasir laut hingga 1,2 juta meter kubik dalam setahun.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga telah menegaskan bahwa ekspor sedimentasi pasir laut hanya bisa dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Tindakan tegas KKP terhadap kapal-kapal asing ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Indonesia.

Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk melindungi sumber daya alam agar bisa dikelola secara berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan kerja sama yang lebih solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. (rpi)