Presiden Prabowo Blak-blakan Akui Korupsi Indonesia Sangat Besar di Depan Tamu Negara, Ternyata Segini Jumlah Kebocoran Anggaran dalam 10 Tahun

Adapun sepanjang tahun 2023, ICW mencatat bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56 triliun.

Sehingga, total kerugian negara akibat korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain dari berbagai pihak dari tahun 2013-2023 mencapai Rp294,14 triliun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung.

Secara garis besar, terdapat tiga transaksi yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait utang piutang, dan transaksi terkait biaya dan pendapatan.

Prabowo akan Buru Pengusaha Nakal

Sebelumnya, Prabowo disebut akan mengejar para pengusaha pembangkang pajak yang telah membuat kerugian besar bagi negara.

Baca Juga

Respons Ketua KPK Soal Usulan UU KPK Kembali ke Versi Lama: Kami Bekerja Sajalah

Disebutkan bahwa sekitar 300 pengusaha yang belum memenuhi kewajiban pajak, dengan total tunggakan mencapai Rp300 triliun.

Prabowo bahkan telah menerima daftar 300 pengusaha tersebut, yang didominasi dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujar Hashim, sebagaimana diberitakan tvOnenews.com, Rabu (9/10/2024).

Menurut Hashim, total utang pajak dari para pengusaha tersebut mencapai Rp300 triliun.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada anggota Kadin yang terlibat dalam daftar tersebut. 

"Sampai Rp300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, saat ini Pak Prabowo siap, kita sudah dapat daftar 300 lebih (pengusaha), saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkap Hashim lagi.

Dengan rencana penguatan pengawasan perpajakan oleh Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo berharap pemerintah dapat memperoleh tambahan penerimaan senilai Rp50 triliun setiap tahunnya. Hashim pun menjelaskan manfaat nyata dari kebijakan ini.