Resmi Dilantik, Budiman Sudjatmiko Berkomitmen untuk Entaskan Kemiskinan

Jakarta, tvOnenews.com - Budiman Sudjatmiko secara resmi dilantik sebagai  Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kini, ia akan berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. 

"Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi harus ada pemberdayaan, pembangunan inklusif mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi," kata Budiman di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

Selain itu Budiman juga menyebut pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ekonomi secara langsung, namun juga harus meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya manusia sehingga mereka nantinya bisa mengelola produk yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu contoh yang dimaksud oleh Budiman adalah dengan melakukan pelatihan kompetensi untuk mengelola koperasi atau mendorong pelatihan teknologi dalam bentuk upskilling dan reskilling. 

Sumber :

• Antara Foto

Baca Juga

Dasco Bantah Ada Kenaikan Harga BBM pada April 2026: Belum Ada Rencana

Selain itu, Budiman juga memastikan akan ada banyak program pemberdayaan masyarakat miskin yang sudah ada seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak akan dihilangkan serta memperkaya program-program tersebut.

"Insya Allah masih ada (BLT), itu adalah janji dari Kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga. yang ditugaskan pada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan. Mempercepat dan membuatnya lebih tepat," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa badan yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko akan mengkoordini komunikasi dengan banyak kementerian dan lembag hal menjalankan rencana indukpengentasan kemiskinan. 

Salah satu fokus yang akan dilakukan dari harmonisasi antar kementerian itu adalah dengan mengumpulkan data yang objektif terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Data yang di sinkronisasikan antar satu lembaga dan lembaga lainnya, bisa membuat kebijakan yang lebih efektif diambil sesuai kebutuhan masyarakat luas. 

"Perapian data supaya itu menjadi pedoman, sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya karena penanganan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya," kata Budiman.