Bahlil Ungkap Peluang Rebut 10% Saham Freeport Gratis, Bakal Jadi Topik Bahasan Prabowo di Amerika Serikat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ada peluang Indonesia mendapatkan tambahan saham 10% dari PT Freeport Indonesia (PTFI) tanpa biaya alias gratis.

Bahlil menjelaskan, jika negosiasi ke depannya berjalan lancar, maka tambahan saham tersebut berpotensi diperoleh secara cuma-cuma.

Kabar menjadi berita positif bagi upaya Indonesia dalam memperkuat kepemilikan di perusahaan tambang mineral paling menjanjikan tersebut.

"Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jumat (1/11/2024).

Menurut Bahlil, peluang untuk memperoleh tambahan saham secara gratis ini adalah hasil dari upaya negosiasi yang terus dilakukan pihaknya dengan PTFI.

"Ya itu kan bahasa lobinya, (masa) gue harus lapor ke elo. Gimana kau," seloroh Bahlil kepada wartawan.

Baca Juga

Aksi Unjuk Rasa Dinilai Sebagai Sosial Kontrol Kebijakan Publik

Saat ini, Indonesia telah memiliki 51% saham mayoritas di PT Freeport Indonesia.

Namun, Indonesia meminta tambahan kepemilikan saham sebesar 10% sebagai bagian dari syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PTFI.

Bahlil menjelaskan bahwa proses ini masih dalam tahap finalisasi dengan PTFI dan belum ada keputusan akhir.

"Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfur, asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi tindak lanjutnya," katanya.

Bahlil optimistis perpanjangan izin PTFI ini akan berdampak positif bagi Indonesia.

"Insya Allah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya."

Lebih lanjut, Bahlil menyebut bahwa dirinya belum bisa memastikan apakah tambahan saham 10% ini akan menjadi salah satu topik dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Saya belum tahu itu akan ikut menjadi pembahasan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya ketika kunjungan Bapak Presiden ke Amerika, maka tugas kami dari kementerian teknis adalah menyiapkan segala sesuatu data yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden untuk kemudian kami serahkan," tambahnya. (ant/rpi)