Beli iPhone 16 di Luar Negeri? Segini Hitungan Pajak Masuk Indonesia
- apple.com
Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia dengan tegas melarang aksi jual beli seri terbaru ponsel pintar Apple, iPhone 16, di indonesia. Hal ini terjadi karena perusahaan tersebut belum mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Tidak hanya itu, Kemenperin juga berencana untuk menonaktifkan IMEI iPhone 16 yang diperdagangkan secara ilegal di dalam negeri lantaran belum adanya realisasi investasi dari perusahaan yang didirikan Steve Jobs tersebut.
Meskipun begitu, jika iPhone 16 tersebut merupakan bawaan penumpang, awak, dan lain sebagainya serta dipakai untuk penggunaan pribadi oleh masuk ke Indonesia, namun tidak untuk diperjualbelikan. Sayangnya, per orang dilarang untuk membawa lebih dari dua unit.
“Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," kata Febri selaku Juru Bicara Kemenperin.
Sebenarnya jika membeli dari luar negeri, berapa pajak yang harus dibayar oleh penumpang agar iPhone 16 bisa digunakan di Indonesia?
Pajak iPhone 16 Masuk Indonesia
Melansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pengguna ponsel iPhone 16 harus mendaftarkan IMEI ponsel baru mereka lewat DJBC, operator seluler, atau lewat Kemenperin.
Registrasi IMEI yang dilayani oleh Bea Cukai ialah handphone, komputer genggam, serta tablet (HKT) impor, dengan ketentuan dua unit per penumpang, tanpa dipungut biaya apapun lewat situs resmi Bea Cukai.
Namun, bea masuk dan pajak impor atau PDRI HKT tetap dikenakan pada ponsel yang dibawa penumpang dan dibeli dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia.
Setiap penumpang sebenarnya dibebaskan bea masuk jika produk harganya di bawah US$500 atau sekitar Rp7,8 juta (kurs Rp15.881) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Tetapi jika harga barang lebih dari nominal tersebut, penumpang akan dikenakan pungutan bea masuk serta PDRI. Berikut ini adalah hitungan bea masuknya:
Load more