Jelang Pelaksanaan Rapimnas 2024, Kadin Indonesia Siapkan Rekomendasi ke Pemerintah: Mulai dari Pengentasan Kemiskinan Hingga UMKM

Jakarta, tvonenews.com - Menjelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November - 2 Desember 2024 mendatang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyiapkan sejumlah topik pembahasan untuk dijadikan rekomendasi ke pemerintah.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyatakan, salah satu pokok bahasan utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 adalah masalah pengentasan kemiskinan.

“Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan (Presiden) sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem,” kata Bobby di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Saat menjadi narasumber dalam program “Market Buzz”, Bobby menjelaskan, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selama ini, dia mengaku pemerintah lebih banyak berfokus bagaimana membangun Indonesia dengan level atas ekonomi, seperti industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. “Yang belum optimal, bagaimana 61 persen kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa,” ungkapnya.

Padahal, menurut Bobby, UMKM menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) paling besar yaitu sebesar 61 persen dari pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan sekitar 90 persen tenaga kerja.

Baca Juga

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar sepanjang Semester I-2026, Berkat Perluasan Akses Pasar

Kelemahan UMKM

Lebih lanjut Bobby menjelaskan, dalam Rapimnas Kadin 2024 nanti akan mencoba melihat bagaimana kolaborasi antardunia usaha untuk mengajak sektor-sektor dengan ekonomi sirkular terutama di daerah, karena hal itu berefek langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, Bobby menambahkan, para Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia sesuai dengan bidang mereka sedang menyusun program kerja Kadin 2025 yang melibatkan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Kita melihat bagaimana lapangan kerja di sektor UMKM bisa tercipta dengan kerja sama ini. Misalnya, ada perusahaan besar otomotif. Kita minta bekerja sama dengan industri-industri kecil yang bisa menjadi supplier-nya,” paparnya.

Menurut Bobby, selama ini sektor mempunyai tiga kelemahan, yaitu akses pasar, permodalan, dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas.

“Nah UMKM harus kita bina, sediakan pasarnya, kita bina untuk bagaimana (UMKM) bisa naik kelas dan kemampuan SDM dan kualitas produksinya. Sehingga pergerakan ekonominya akan banyak,” tegas Bobby.

Bobby juga mencontohkan potensi daerah lumbung ikan di Bitung, Sulawesi Utara, yang masih belum terbuka. Menurutnya, di sana banyak kelompok-kelompok nelayan yang bisa dibantu dari sisi dunia usaha besar, seperti melakukan investasi di pengolahan bekerja sama dengan kelompok nelayan.

“Hal-hal itulah yang akan kami lakukan di Rapimnas. Nanti akhirnya akan memberikan rekomendasi pada pemerintah, apa yang bisa kita lakukan secara sinergi antara pemerintah, usaha besar dan UMKM ini,” jelas Bobby.

Program Prioritas

Lebih lanjut, Bobby juga mencontohkan beberapa program pemerintah yang berbasis kerakyatan yang akan disinergikan dengan rekomendasi Rapimnas Kadin 2024, yaitu program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun dan makan bergizi gratis.

“Dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun, akan melibatkan lebih dari 180 industri termasuk industri-industri kecil seperti kontraktor-kontraktor di daerah. Dan untuk program makan bergizi gratis, akan diperlukan 80 juta telur per hari yang bisa melibatkan para peternak unggas di daerah,” jelasnya.

Bobby berharap, rekomendasi yang akan dikeluarkan pada Rapimnas Kadin 2024 nanti dapat dituangkan ke dalam program kerja kementerian, sesuai dengan 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas Pemerintahan Prabowo - Gibran. Dan rekomendasi itu terkait ekonomi kerakyatan dan sudah dikolaborasikan antara Kadin Pusat dan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota.

Agenda besar Rapimnas Kadin 2024 akan diselaraskan dengan Visi dan Misi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie. Visinya adalah Kadin sebagai platform utama dunia usaha yang inklusif dalam menciptakan ekosistem untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sedangkan misinya adalah membuat Kadin memiliki nilai tambah untuk anggota dan masyarakat di semua daerah dan semua kalangan, menjadi platform bagi dunia usaha untuk memajukan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045, mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang kokoh, berdaya saing, berkeadilan serta berkelanjutan melalui pengembangan UMKM dan SDM yang berkualitas.

Selain itu, Kadin Indonesia juga memberikan dukungan kepada generasi muda dan wirausahawan berbasis teknologi. Visi dan Misi tersebut akan diimplementasikan melalui Empat Tema Program Prioritas Kadin Indonesia 5 tahun ke depan. (hsb)