Tantangan Berat Pemerintahan Prabowo Atasi Masalah Judi Online, Cak Imin hingga Meutya Hafid Cari Solusi: Banyak Kelompok Miskin Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Judi online telah menjadi ancaman serius yang melahirkan berbagai dampak sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi masalah tersebut tampaknya akan mengalami tantangan yang tidak mudah.

Pemerintah melalui berbagai kementerian dan instansi terkait serta di bawah arahan Prabowo langsung, bertekad mengatasi persoalan judi daring hingga ke akar-akarnya. Belum lama ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk membahas persoalan tersebut.

Keduanya membahas kolaborasi untuk mengatasi persoalan judi online dan sepakat bahwa praktik ini tidak hanya menghancurkan individu, tetapi juga memicu lahirnya kemiskinan baru di Indonesia.

“Kalau tidak diatasi dari hulu hingga hilir, judi online akan terus menambah jumlah orang miskin di tanah air. Ini adalah ancaman serius yang membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujar Cak Imin dikutip dari laman resmi Komdigi, Jumat (29/11/2024).

Cak Imin membeberkan bahwa data tentang dampak judi online cukup mengejutkan. Pasalnya, hingga saat ini telah 8,8 juta orang terlibat, serta banyak di antaranya menjadi bagian dari kelompok miskin baru.

“Sebagian besar pelaku judi online adalah korban penipuan. Dari 8,8 juta orang yang terlibat, banyak yang akhirnya menjadi bagian dari kelompok miskin baru. Padahal, kita sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memberdayakan masyarakat,” tambah Cak Imin.

Baca Juga

Cak Imin Ungkap Penerima PBI BPJS Capai 152 Juta Orang: 52 Persen dari Penduduk Kita

Dampak lain yang tak kalah serius dari judi daring adalah gangguan kesehatan fisik dan mental yang dialami para pelaku. Sayangnya, layanan BPJS Kesehatan saat ini belum mencakup klaim untuk kasus kecanduan judi.

“Rumah sakit kesulitan menangani korban karena kategori ini belum diatur dalam skema klaim BPJS. Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi, agar beban rumah sakit tidak semakin berat,” ungkap Muhaimin.

Tak sampai di situ, persoalan judi online juga merasuk ke dimensi internasional, terutama di kalangan pekerja migran. Ketua Umum PKB itu mengatakan, ada sekitar 100 ribu pekerja Indonesia di Kamboja yang berpotensi menjadi korban atau bahkan bagian dari jaringan judi online.

“Interpol dan koordinasi lintas negara menjadi penting dalam penindakan dan pencegahan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah melalui kolaborasi berbagai kementerian berkomitmen meningkatkan edukasi sebagai langkah pencegahan, melalui kampanye masif yang melibatkan media dan komunitas.

“Pemiskinan baru akibat judi online tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan pendidik, tokoh masyarakat, dan kita semua,” tegas Cak Imin.

Di sisi lain, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah pengawasan dan pencegahan terus diperkuat. Hal itu dilakukan dengan melakukan takedown terhadap berbagai rekening yang terdeteksi melakukan aktivitas yang terafiliasi dengan judi daring, serta bekerja sama dengan berbagai otoritas terkait.

“Kami mendeteksi situs judi online dan nomor rekening terkait. Situs kami takedown, sementara rekening dilaporkan ke OJK, perbankan, dan PPATK untuk ditindaklanjuti,” jelas Meutya.

“Setiap situs yang ditutup sering kali tumbuh kembali dalam jumlah lebih banyak. Kami mendorong platform global untuk mematuhi aturan di Indonesia dan mendukung upaya melawan judi online,” imbuhnya,.  

Melalui kolaborasi lintas kementerian, teknologi, dan komunitas, pemerintah optimis dapat mengurangi dampak buruk dari judi online.

“Selama kita kompak dan bekerja sama, insya Allah, kita bisa menangani masalah ini dengan lebih baik,” pungkas Meutya Hafid.  

Perang melawan judi online memang bukan tugas yang ringan bagi pemerintahan Prabowo, tetapi dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, upaya pencegahan sampai dengan penindakan dapat membawa hasil yang signifikan. Edukasi serta pengawasan digital, dan kerjasama internasional menjadi kunci utama untuk mengatasi masalah ini. (rpi)