Andindya Bakrie Ungkap Fokus Rapimnas Kadin 2024, Bakal Hasilkan Rekomendasi Terbaik untuk Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan bahwa Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2024 akan berfokus untuk memberikan rekomendasi terbaik yang mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran

“Jadi hari ini adalah awal daripada rangkaian Rapimnas Kadin 2024. Bersama Dewan Pengurus Harian (DPH) Kadin Indonesia dan juga perwakilan SC (Steering Committee/Panitia Pengarah) dan OC (Organizing Committee/Panitia Pelaksana) kami berkumpul memikirkan dan mengasah tema Rapimnas ini,” ungkap Anindya usai memimpin Rapat DPH Kadin Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Sebagai informasi, serangkaian Rapimnas Kadin 2024 berlangsung dari 29 November hingga 1 Desember 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Rapimnas Kadin 2024 mengangkat tema besar "Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas".

Dalam pidatonya, Anindya Bakrie menjelaskan bahwa akan memprioritaskan diskusi mengenai solusi untuk mengatasi kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, dan mencapai Indonesia Emas 2045 untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran. 

Oleh karena itu, Anindya mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa pengurus Kadin Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan resmi bersama Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia ke lima negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

“Pada kesempatan itu kami melihat kira-kira isu-isu apa saja yang akan menjadi tema sentral (Rapimnas Kadin 2024),” ujarnya.

Baca Juga

Diminta Pindah ke IKN, Gibran Ajak DPR Ikut

Anindya mengungkapkan tiga isu yang akan menjadi perhatian dalam Rapimnas Kadin 2024. Yang pertama adalah cara mengatasi kemiskinan dan menghilangkan kelaparan di Indonesia.

“Nah, caranya adalah nomor dua, yaitu misalnya dengan investasi dan menguatkan ekspor. Dan ketiga adalah isu-isu yang sedang hangat dibicarakan seperti mengenai (kenaikan) PPN, mengenai isu ketenagakerjaan, atau Omnibus Law itu seperti apa,” jelasnya.

Mengenai dampak kenaikan PPN terhadap UMKM, Anindya menekankan pentingnya melakukan kolaborasi antara pemerintah dan Kadin untuk membuka akses finansial, teknologi, serta pasar yang lebih baik, sehingga akhirnya UMKM dapat berkembang tanpa beban berlebih.

“Salah satunya ini merupakan tema yang tentunya akan dibahas (di Rapimnas Kadin 2024). Karena kami melihat sudah waktunya Kadin juga fokus pada UMKM dan koperasi,” ujarnya.