Inilah Fokus Renstra Bappebti 2025-2029, Bentuk Harga Komoditas BPK

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan bahwa pengaturan harga komoditas melalui sistem Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) menjadi perhatian utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappebti 2025-2029.

Kasan menjelaskan bahwa pencapaian pengaturan harga komoditas PBK adalah tujuan strategis Bappebti yang dijabarkan dalam lima prioritas untuk memperkuat Bappebti.

"Pembentukan harga komoditas melalui mekanisme PBK menjadi fokus di dalam Renstra Bappebti 2025-2029. Hal tersebut merupakan sasaran strategis Bappebti yang dijabarkan di dalam lima prioritas penguatan Bappebti," kata Kasan melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Prioritas pertama adalah tercapainya ketahanan pangan melalui pengembangan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia yang mendukung perdagangan futures dan fisik, mencakup pembentukan kontrak berjangka komoditi, memperkuat kontrak berjangka multilateral berbasis komoditi, meningkatkan kerjasama SRG dan PLK untuk sistem spot dan forward, serta memaksimalkan pemanfaatan SRG demi menjaga pasokan pangan.

Kemudian, prioritas kedua adalah ketahanan energi dengan memperkuat kontrak komoditas Renewable Energy Certificate (REC) di Bursa Berjangka.

Selanjutnya, prioritas ketiga adalah hilirisasi produk dengan mengembangkan kontrak berjangka komoditi seperti nikel, memperkuat kontrak berjangka multilateral untuk timah dalam sistem futures, dan mengoptimalkan perdagangan emas fisik secara digital.

Prioritas keempat mencakup penguatan dalam pengawasan, penegakan, tindakan, dan regulasi. Ini dijelaskan melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam PBK, SRG, dan PLK, serta penguatan regulasi di bidang yang sama dan peningkatan literasi serta inklusi.

"Prioritas kelima mencakup tata kelola pemerintahan dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Prioritas ini diimplementasikan melalui integrasi sistem layanan Bappebti, kerja sama Bappebti dengan otoritas dan bursa luar negeri, penguatan SDM, efisiensi kerja, dan pengelolaan APBN yang baik," ujar Kasan.

Arah kebijakan dan Renstra Bappebti 2025–2029 yang telah dibuat ini akan menjadi pedoman untuk menciptakan industri PBK yang adil, transparan, dan efisien. Diharapkan, kebijakan ini dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Bappebti juga bertekad untuk secara berkala meninjau Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) yang terkait dengan komoditas. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tetap relevan dan mendukung perkembangan pasar.

Dengan langkah strategis ini, Bappebti yakin bahwa industri PBK, SRG, dan PLK akan semakin memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan adil.

Selain itu, Bappebti menegaskan pentingnya keselarasan program kerja antara semua pemangku kepentingan di sektor PBK dengan rancangan kebijakan Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan pemangku kepentingan terkait melalui penyelarasan Rancangan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) pemangku kepentingan di bidang PBK 2025 dengan Rancangan Arah Kebijakan dan Renstra Bappebti 2025--2029.

"Di sisi lain, Bappebti memastikan Renstra Bappebti 2025--2029 sejalan dengan visi dan misi Presiden RI
Prabowo Subianto. Adapun salah satu sasaran utama yang ditekankan saat ini adalah mendorong pengembangan komoditas multilateral PBK yang lebih beragam," pungkas Kasan. (ant/nsp)