Hilirisasi SDA Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia, Prabowo Butuh Investasi Besar agar RI Jadi Negara Maju

Senada dengan Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memproyeksikan kebutuhan investasi hingga 2040 mencapai US$ 618 miliar, di mana 91% diarahkan untuk sektor hulu migas serta mineral dan batu bara (Minerba).

Hal itu disampaikan Bahlil dalam Bahlil di acara Minerba Expo 2024, di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, 25 November 2024.

Bahlil telah menegaskan dukungannya terhadap upaya mengimplementasikan arahan Prabowo mengenai keberlanjutan hilirisasi dalam program Asta Cita. Untuk itu, Bahlil mengungkapkan pihaknya pun sudah membuat peta jalan (roadmap) hilirisasi.

"Jadi hilirisasi sebagai instrumen daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi itu, total investasi sampai dengan 2035-2040 kita butuhkan itu mencapai US$618 miliar," kata Bahlil.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Pada 2020, sektor pertambangan mempekerjakan sekitar 3 juta orang dan manufaktur 13,6 juta orang. Angka ini bertambah menjadi 3,4 juta dan 14,2 juta pada 2023.

Setelah berhasil mendorong hilirisasi nikel, saat ini pemerintah berupaya mendorong nilai tambah bagi komoditas  lain. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun peta jalan untuk hilirisasi di 26 komoditas prioritas, seperti nikel, tembaga, batu bara, kelapa sawit, hingga rumput laut.  

Baca Juga

Besok, Presiden Prabowo Subianto Bakal Jadi Inspektur Upacara HUT Bhayangkara ke-80

Indonesia memiliki keunggulan di industri mineral hulu dengan cadangan besar untuk nikel, timah, tembaga, dan komoditas lainnya. Modal ini bisa digunakan pemerintah untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Jika terealisasi, ekosistem ini tidak hanya memperkuat industri dalam negeri, tetapi juga menarik lebih banyak investasi.

Hilirisasi, selain meningkatkan pendapatan negara juga diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, kebijakan ini menjadi langkah konkret menuju kemandirian ekonomi Indonesia. (rpi)