KKP Adakan Bimtek untuk Perkuat Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat perekonomian masyarakat pesisir dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) operasional usaha dan akses pembiayaan, dengan tujuan mendukung pengembangan perekonomian dunia usaha dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah pesisir.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), mengatakan telah diberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha di kawasan pesisir Bantul, Kawasan Khusus Yogyakarta.

"Bimtek dengan 100 peserta yang terdiri atas pelaku usaha dan calon pelaku usaha di Bantul, DIY. Alhamdulillah dari 100 peserta, sebagian besar perempuan yang merupakan keluarga nelayan," kata Budi.

Menurut Budi, perempuan bisa menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimulai dengan memberdayakan mereka untuk menjadi wirausaha sekaligus membuka peluang pendapatan lain di luar perikanan sebagai sumber pendapatan utama.

Selain itu, berdasarkan data KUSUKA per Juli 2024, terdapat sekitar 3,02 juta perusahaan yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Diantaranya nelayan 1,32 juta orang, petani 1,36 juta orang, pengolah 86 ribu orang, pedagang 280 ribu orang, dan produsen garam 18,3 ribu orang.

"Jadi suami atau ayahnya melaut, kemudian perempuan mengolah hasil perikanan jadi suatu produk. Tentu ini memungkinkan untuk memperkuat ekonomi keluarga," tuturnya.

Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha Direktorat Jenderal PDSPKP KKP Catur Sarwanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut jajarannya melakukan sosialisasi tata cara pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, NIB menjadi dasar seluruh perizinan di Indonesia. Dengan memahami NIB, Catur berharap calon pengusaha tidak menemui kendala di kemudian hari.

"Misalkan ingin memperluas skala usaha, tinggal menyesuaikan perizinan lanjutan dan tidak perlu memulai izin dari awal karena NIB-nya sudah pas," jelas Catur.

Ia mengatakan, operasi tersebut juga menawarkan skema pembiayaan yang bisa diakses oleh UMKM.

Catur berpendapat bahwa pembiayaan merupakan isu utama bagi badan usaha yang ingin mengembangkan kegiatannya.

Oleh karena itu beliau menjelaskan beberapa program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi) dan beberapa program keuangan lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat pesisir.

"Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang," terangnya.

Untuk memberikan inspirasi kepada peserta, Bimtek juga memperkenalkan Unit Pengolahan Ikan (FPU) yang telah melalui suka duka dalam memulai usaha.

"Peluang sektor perikanan masih sangat terbuka, tentu kami ingin motivasi datangnya dari yang sudah sukses karena semua orang juga berhak untuk sukses," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KKP terhadap masyarakat pesisir.

Wanita yang akrab dipanggil Titiek Soeharto berharap pelatihan ini bisa menjadi solusi bagi para nelayan yang kerap kesulitan mengakses permodalan dan mengelola hasil tangkapannya untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Menurutnya, program ini bertujuan untuk menciptakan wirausahawan tangguh di daerah yang berdaya saing dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

“Mereka sering kesulitan mendapatkan modal murah. Di sini kami ajarkan bagaimana cara mengakses modal, mengolah hasil tangkapan agar lebih tahan lama, tidak cepat busuk, dan bisa bersaing di pasar,” ujar Titiek Soeharto yang turut melihat langsung Bimtek tersebut.

Konsultasi teknis dilaksanakan di Balai Festival Srigading Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Narahubung Bimtek adalah Kepala Pelayanan Penanaman Modal Terpadu, Pimpinan BPD DIY dan Pemilik CV Siluang Mina Nisa.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis penerapan program prioritas KKP berbasis ekonomi hijau akan mendorong peningkatan kinerja koperasi dan UMKM, pemerataan permodalan di Indonesia.

Melalui program ini, KKP mendorong para nelayan kecil untuk bersatu dan berkoperasi untuk nantinya mencapai kuota penangkapan ikan yang lebih besar di wilayah yang ditentukan pemerintah. (ant/nsp)