Presiden Prabowo Subianto Tandatangani Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ternyata Ini Isinya…
- tvOnenews/Aldi Herlanda
Jakarta, tvonenews.com - Hanya berselang tujuh bulan, pemerintah kembali melakukan perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Undang - Undang yang ditetapkan pada akhir April 2024 telah direvisi dengan Undang - Undang Nomor 151 Tahun 2024.
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani berlakunya Undang - Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pada tanggal 30 November 2024 lalu.
Dalam perubahan ini terdapat enam pasal yang mengatur tentang empat poin perubahan terutama terkait dengan nomenklatur pejabat daerah atau pun anggota legislatif dari dan di wilayah Daerah Khusus Jakarta.
Selanjutnya, Undang - Undang Nomor 151 Tahun 2024 tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, atau per 30 November 2024. Sebelumnya pada 19 November 2024 lalu, Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU.
Sementara Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan ditetapkan kemudian.
Empat Poin
Perubahan ini menyangkut penambahan pasal yang disisipkan dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2024. Empat pasal yang ditambahkan tersebut adalah pasal 70A, pasal 70B, 70C, dan 70D yang ditambahkan diantara pasal 70 dan pasal 71 (UU Nomor 2 Tahun 2024).
"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta," seperti dikutip dari Pasal 70A.
Sementara pasal 70B berisi: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jalarta, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta,"
Selanjutnya pasal 70C berisi: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2O24, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan .Rakyat Republik Indonesia, daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta."
Load more